Soroti Kenaikan Sejumlah Komoditas Pangan, Kemendagri Minta Pemda Lakukan Langkah Pengendalian
Font: Ukuran: - +
Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir memperingatkan dampak serius yang dapat dirasakan masyarakat akibat kenaikan harga sejumlah komoditas pangan yang meluas di berbagai daerah. [Foto: Humas Kemendagri]
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kenaikan harga sejumlah komoditas pangan strategis, seperti bawang merah, bawang putih, dan daging ayam ras, menjadi sorotan utama di minggu kedua Januari 2024. Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir memperingatkan dampak serius yang dapat dirasakan masyarakat akibat kenaikan harga yang meluas di berbagai daerah.
Dalam rapat koordinasi di Gedung Sasana Bhakti Praja, Tomsi mengungkapkan bahwa kenaikan harga bawang merah tercatat di 360 kabupaten/kota, sementara bawang putih dan daging ayam ras juga mengalami lonjakan di 326 dan 212 kabupaten/kota, secara berturut-turut.
Tomsi Tohir menyoroti khususnya kenaikan harga bawang putih, meminta para pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya.
"Perlu dikaji berkaitan dengan impornya, apakah harga impornya memang naik, atau distribusinya yang kurang baik, atau ada yang mempermainkan harganya," ujarnya, Senin (15/1/2024).
Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik (BPS), Windhiarso Putranto, melaporkan bahwa rata-rata harga bawang putih hingga minggu kedua Januari 2024 naik sebesar 4,86 persen dibandingkan dengan Desember 2023. Kenaikan tertinggi terjadi di Pulau Sulawesi, melonjak 6,04 persen dengan rata-rata harga Rp41.556 per kilogram.
Pemerintah, melalui Kemendagri, menekankan pentingnya kerja sama antar lembaga seperti Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk melakukan pendataan dan perumusan kebijakan guna mengantisipasi kenaikan harga komoditas pangan.
Tomsi Tohir menegaskan bahwa langkah-langkah antisipatif perlu diambil jauh sebelum stok menipis. "Bukan kita diam dan begitu naik baru menjadi pemadam kebakaran," imbuhnya.
Kondisi ini menuntut sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, serta keterlibatan aktif seluruh stakeholder terkait, guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan bagi masyarakat. [*]