Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Reni Yanita mendorong pelaku industri batik untuk mengadopsi berbagai standar, seperti SNI Batik, SKKNI, Batikmark, hingga sertifikasi halal dan industri hijau. [Foto: dok. Kemenperin]
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Industri batik nasional terus menunjukkan geliat positif meski dihadapkan pada gempuran tren fesyen modern global. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan komitmennya untuk menjaga eksistensi dan memperkuat daya saing industri batik, khususnya di sektor industri kecil dan menengah (IKM), melalui penerapan standardisasi nasional.
“Kain batik kita bukan sekadar produk, tapi juga warisan budaya. Sekarang, batik sudah menembus pasar global dan digemari lintas generasi,” ujar Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Reni Yanita, dalam keterangan resminya, Senin (21/7/2025).
Menurut Reni, tingginya permintaan terhadap batik harus diimbangi dengan kualitas dan keaslian produk. Namun, maraknya kain tiruan membuat konsumen kesulitan membedakan batik asli dan palsu. Karena itu, Kemenperin mendorong pelaku industri batik untuk mengadopsi berbagai standar, seperti SNI Batik, SKKNI, Batikmark, hingga sertifikasi halal dan industri hijau.
“Standardisasi ini bukan sekadar formalitas, tapi strategi penting agar produk batik kita tidak kalah di pasar global. SNI menjamin kualitas, Batikmark jaminan keaslian, dan sertifikasi lainnya memperluas akses pasar,” jelas Reni.
Direktur IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan, Budi Setiawan menegaskan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mendukung industri batik nasional.
“Kami ingin para pelaku IKM memahami bahwa standardisasi bisa menjadi nilai tambah. Ini bukan soal sertifikat semata, tapi cara menjaga kelangsungan bisnis sekaligus memperkuat merek batik Indonesia,” ucap Budi.
Sementara itu, dari sisi pemberdayaan, Staf Ahli Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Rini Handayani, turut menyoroti pentingnya industri batik sebagai penopang ekonomi perempuan.
“Mayoritas pelaku batik adalah perempuan -- dari perajin hingga pemilik usaha. Maka penguatan kapasitas dan kualitas batik juga berarti mengangkat kesejahteraan perempuan di akar rumput,” ujar Rini.
Kemenperin berharap, melalui langkah-langkah ini, batik Indonesia tidak hanya bertahan sebagai identitas budaya, tetapi juga tumbuh sebagai kekuatan ekonomi nasional yang berkelanjutan. [red]
Sebelumnya
