Ilustrasi pengadaan mobil dinas. Foto: net
DIALEKSIS.COM | Feature - Pandai - pandailah mengukur bayang - bayang agar seimbang roda penghidupan. Jangan sempat besar pasak dari pada tiang, ahirnya harus gali lubang tutup lubang.
Saat Aceh Tengah masih berhutang dilanda defisit, ditambah lagi efesiensi anggaran dari pusat, dilain sisi wakil rakyat justru “memaksa” diri dalam pengadaan dua unit mobil baru.
Alasanya sederhana, mobil yang lama sudah di dum, sehingga pimpinan dewan tidak memiliki kenderaan untuk menjalankan tugasnya.
Anggaranya terbilang lumanyan, mencapai Rp 1,4 miliar. Sementara dilain sisi, Pemerintah Daerah masih ikat pinggang, punya hutang kepada aparatur kampung. Jerih payah aparatur kampung yang sudah bertugas belum dibayar. Angkanya juga besar, kisaran Rp 10 miliar.
Sementara beberapa daerah di Pertiwi saat sekarang ini pemerintah daerah sedang trend menolak pengadaan mobil baru, mereka lebih mengutamakan pelayanan publik untuk kesejahtraan rakyat.
Saat negeri lagi sakit, munculnya pemberitaan soal pengadaan dua unit mobil baru untuk pimpinan dewan (Wakil ketua DPRK Aceh Tengah) mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Komentar pedas juga bermunculan, wakil rakyat ini dituding tidak punya nurani saat negeri lagi sakit.
Bagaimana hingar bingarnya pembahasan tentang pengadaan mobil baru untuk wakil rakyat ini, Dialeksis.com merangkumnya. Tersemat harapan berbagai pihak agar wakil rakyat mengedepankan nurani dalam menjalankan tugasnya demi rakyat.
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah sudah memiliki anggaran untuk pembelian dua mobil dinas baru senilai Rp 1,4 miliar, tahun anggaran 2025.
Proyek itu berupa paket belanja modal kendaraan dinas bermotor perorangan akan dibelanjakan dengan metode E-Purchasing. Spesifikasi untuk kedua mobil itu, berkapasitas penumpang 7 orang, kapasitas mesin 1.987 CC, kapasitas tangki 52 Liter, transmisi CVT.
Sekretaris Dewan (Sekwan) Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah, Windi Darsa, menjawab media membenarkan pihaknya sedang memproses pembelian dua unit mobil baru untuk pimpinan DPRK.
“Betul, untuk Wakil ketua II DPRK yang akan dipergunakan Ibu Susilawati sedang dalam proses pembelian. Sementara untuk Wakil Ketua I, Pak Hamdan belum diproses karena ada perbedaan permintaan merek mobil,” jelas Windi Darsa.
Menurut Caca panggilan akrabnya, untuk wakil ketua II sudah cocok, merk Innova Zenix makanya sedang diproses. Satu unit lagi masih dalam pembahasan, mungkin CC nya tetap sama tapi mereknya berbeda,” sebut Caca,
Menurutnya, pembelian mobil dinas tersebut terbilang urgent mengingat mobil dinas pimpinan DPRK sebelumnya sedang dalam proses dum.
Kritikan
Spontan pembelian mobil dinas itu mendapat tanggapan serius dari berbagai pihak. Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian misalnya, meminta seluruh kepala daerah di Aceh termasuk Aceh Tengah, untuk menunda dan mengevaluasi ulang kebijakan terkait pengadaan mobil dinas baru.
Aktivis yang sangat getol menyuarakan korupsi dan pelayanan publik ini menilai, ditengah kebijakan efisiensi anggaran, seharusnya DPRK Aceh Tengah peka dan mementingkan kebutuhan rakyat terlebih dahulu, karena pengadaan mobil dinas baru bukan hal yang mendesak.
"Maka kita harap ada penundaan untuk pengadaan mobil dinas, kebutuhan rakyat lebih besar hari ini dibandingkan mobil baru," ujar Alfian seperti dilansir TribunGayo.com.
Menurutnya, pengadaan mobil baru untuk pimpinan di DPRK Aceh Tengah, dengan anggaran senilai Rp 1,4 milliar itu terlalu tinggi. Melihat kondisi fiskal Aceh Tengah hingga hari ini belum stabil.
"Apalagi Aceh Tengah pernah sampai menggunakan dana Baitul Mal untuk pengadaan infrastruktur, artinya tidak pada jalur normalnya lagi tata kelola pada Baitul Mal ini, diakibatkan karena fiskal kacau," sebut Alfian.
Dengan kondisi seperti itu, Alfian meminta pemerintah daerah termasuk DPRK Aceh Tengah, harus menahan diri dan bersabar dulu terkait pengadaan mobil dinas baru.
"Mereka harus fokus dulu pada peningkatan PAD dan pelayanan publik, karena rata-rata kan baru menjabat, jadi itu yang harus diprioritaskan dulu," kata Alfian.
Alfian berharap kepala daerah dapat menolak pengadaan mobil dinas baru tersebut, karena ketika kepala daerah melarang tentu DPRK juga tidak akan berani.
"Ini kan persoalan etika sebetulnya, memang secara aturan dibenarkan pengadaan mobil, tapi ini kan etika, karena mengingat fiskal keuangan sedang tidak stabil, jadi etika itu lebih tinggi diatas hukum," sebut Alfian.
"Jadi harapan kita, pengadaan mobil dapat ditunda, saya yakin ini juga harapan dari masyarakat Aceh Tengah saat ini," demikian penjelasan Alfian.
Apalagi daerah ini sedang “sakit” untuk membayar tulah aparatur kampung saja Aceh Tengah masih kelimpungan. Tulah aparatur kampung untuk bulan November dan Desember 2024, sampai saat ini belum dibayarkan.
Sampai kapan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berhutang kepada keringat aparatur kampung? Belum ada kepastian, kapan hutang ini akan diselesaikan.
Menurut Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Tengah, Sukirman, S.STP, M.Ec.Dev, pihaknya kini sedang dalam proses menyusun Peraturan Bupati (Perbub) tentang hutang daerah.
Mudah-mudahan Perbub ini bisa cepat selesai, sehingga tulah para reje bisa segera dibayarkan,” sebutnya.
Menurutnya, proses penyusunan Perbub tahun ini membutuhkan lebih banyak waktu, hal ini disebabkan adanya efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat yang mengharuskan daerah terlebih dahulu melakukan penyesuaian APBD 2025.
Dijelaskan Sukirman, untuk tahun 2025 Pemkab Aceh Tengah telah mencairkan tulah aparatur kampung untuk 192 kampung yang telah melengkapi administrasi dan mendapat rekomendasi pencairan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK).
“Untuk tahun berjalan, sebagian besar kampung sudah kita proses tulahnya,” sebutnya.
Soal pembayaran tetesan keringat, bukan hanya tulah aparatur kampung yang belum diselesaikan Pemkab Aceh Tengah. Tunjangan Kinerja (Tukin) ASN juga masih belum ada kepastian kapan akan sampai kepada mereka yang sudah kering keringatnya.
Beberapa Daerah Tolak Pengadaan Mobil Baru
Disaat negeri ini sedang sakit, publik dikejutkan dengan sebuah mata anggaran untuk pengadaan dua unit mobil baru untuk pimpinan DPRK Aceh Tengah. Nilainya mencapai Rp 1,4 miliar.
Namun sejumlah daerah di Indonesia, pemimpinya justru menolak anggaran pengadaan mobil baru walau sudah ditetapkan dalam APBD 2025. Para pemimpin ini lebih mengutamakan anggaran untuk kesejahteraan dan layanan publik untuk rakyat.
Lihatlah Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dengan tegas menolak pengadaan mobil dinas baru. Ia memilih mengalihkan anggaran mobil dinas yang sudah ditetapkan dalam APBD 2025 itu untuk penanganan sampah. Ia menilai mobil dinas pejabat sebelumnya masih layak digunakan.
"Daripada anggaran itu buat beli mobil dinas baru, lebih baik kita pakai untuk membuat atau menambah gerobak sampah baru sehingga masalah sampah di Yogya lebih tertangani," kata mantan Bupati Kulon Progo dua periode itu, Senin 3 Maret 2025.
Demikian dengan Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, dia menyatakan menolak membeli kendaraan dinas baru senilai Rp1,5 miliar. Bupati Endah memilih mengalihkan anggaran tersebut untuk perbaikan infrastruktur di Bumi Handayani.
“Mobil dinas, kita tidak akan mengambilnya. Meski sudah ada anggaran untuk pengadaan,” kata Mbak Endah kepada wartawan, Senin (10/3/2025).
Hal yang sama disampaikan Bupati Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sujiwo. Bupati ini dengan tegas mengumumkan pencoretan anggaran untuk pengadaan dua unit mobil dinas baru dengan total biaya mencapai Rp 1,8 miliar.
"Saya telah minta kepada Sekda Kubu Raya untuk mencoret anggaran 2 unit mobil dinas, yaitu mobil kantor dan mobil lapangan, totalnya sekitar Rp 1,8 miliar," ungkap Sujiwo kepada Kompas.com, Selasa (11/3/2025) malam.
Kini, untuk Aceh Tengah bagaimana mereka yang punya kekuasaan mengambil kebijakan menentukan sikap dalam pengadaan mobil baru untuk mereka yang mendapat gelar terhormat.
Hingar bingar soal etika dan nurani wakil rakyat ini menjadi sorotan dan pembahasan. Apakah proyek pengadaan mobil baru ini bagaikan “anjing mengonggong kafilah berlalu”.
Tidak menghiraukan hingar bingar dan suara nurani publik. Kita ikuti saja, apa sejarah yang akan diukir wakil rakyat ini dan mereka yang punya wewenang mengambil keputusan! * **
.jpg)
Sebelumnya
