Komandan Korem 011/Lilawangsa Kolonel Inf Ali Imran. Foto: Antara/HO-Pertamina Patra Niaga
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Langkah Komandan Korem (Danrem) 011/Lilawangsa yang memerintahkan pengamanan bantuan korban banjir di Aceh Utara menuai kritikan dari Mantan Juru Bicara Partai Aceh, Nurzahri.
Ia menilai tindakan tersebut mencerminkan kepanikan dan kekeliruan dalam memahami peran TNI pada situasi tanggap darurat bencana.
Dalam unggahannya di akun Facebook pribadinya, Nurzahri mempertanyakan perubahan peran TNI yang dinilainya melampaui fungsi utama. Ia menyinggung keberadaan aparat lain yang seharusnya berwenang dalam pengamanan logistik bantuan bencana.
“Sejak kapan TNI berubah fungsi menjadi pengaman bantuan? Apa Polri sudah nggak ada lagi?” tulis Nurzahri yang dilansir media dialeksis.com, Minggu, 14 Desember 2025.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti keputusan mengamankan bantuan di lokasi kosong tanpa prosedur distribusi yang jelas, sementara korban banjir masih sangat membutuhkan bantuan di lapangan.
“Untuk apa bantuan diamankan di tempat kosong tanpa prosedur? Kenapa tidak langsung dibagikan kepada korban banjir?” lanjutnya.
Menurut Nurzahri, bila memang ada ketidakpercayaan terhadap pemerintah daerah dalam pengelolaan bantuan, seharusnya negara bersikap tegas dan konsisten.
“Kalau memang tidak percaya kepada Pemda, maka lebih baik ambil alih saja penanganan bencana Sumatera oleh TNI. Jangan bantuannya saja yang diambil,” tegasnya, disertai tagar #prayforsumatera dan #PrayForAceh.
Diketahui, Pemerintah Aceh resmi memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi selama 14 hari, mulai 12 hingga 25 Desember 2025.
Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, pada Rabu (10/12/2025), dalam Rapat terkait Perpanjangan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh Tahun 2025 menyusul masih besarnya dampak kerusakan dan kebutuhan penanganan intensif di berbagai daerah.
Sebelumnya, sejumlah anggota TNI di Aceh Utara menggunakan kendaraan bak terbuka mendatangi Pelabuhan Krueng Geukuh dan mengangkut sebagian bantuan untuk korban banjir.
Setelah itu, mereka bergerak menuju gudang logistik di Pendopo Bupati Aceh Utara, lokasi bantuan yang berada dalam pengawasan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu (13/12/2025) dan sempat diwarnai ketegangan antara prajurit TNI dengan pengelola logistik. Berdasarkan informasi yang diterima Komparatif.ID, di lokasi juga hadir Komisaris PT Pembangunan Aceh (PEMA), Firdaus Noezoela.
Sumber menyebutkan, bantuan yang disebut diangkut paksa tersebut kemudian dibawa ke Gedung KNPI Aceh Utara, yang berada di Kompleks Markas Korem 011/Lilawangsa.
Menanggapi persoalan tersebut, Danrem 011/Lilawangsa Kolonel Ali Imran mengakui bahwa pengambilan sebagian bantuan dilakukan atas perintah dirinya. Ia menegaskan langkah tersebut diambil untuk menyelamatkan bantuan dari potensi penjarahan.
“Saya melaksanakan tugas mengamankan bantuan untuk korban banjir di Aceh Utara, dari jarahan oknum-oknum tak bertanggung jawab,” ujar Kolonel Ali Imran kepada Komparatif.ID.
Menurutnya, di Korem Lilawangsa terdapat posko BNPB yang memiliki kewenangan untuk mengamankan bantuan bencana. Ia juga mengklaim selama ini bantuan kerap disalahgunakan oleh kelompok tertentu.
“Bantuan sering dijarah dan dipergunakan untuk kepentingan organisasi mereka, termasuk salah satu ormas,” ungkapnya.
Pernyataan Nurzahri dan penjelasan Danrem tersebut memantik reaksi beragam dari warganet. Kolom komentar dipenuhi kritik, sindiran, hingga dukungan terhadap peran TNI.
Akun @aksal8787 menulis dengan nada satire. “Digampong long katroh bantuan dari Danrem hana male bit€ ipeugah bantuan dari Danrem 001 Lilawangsa, rupajih bantuan hasil diamankan wkwkwk," ujarnya.
Sementara @jufe_stori menyoroti dugaan kepentingan tertentu, "Ka ketahuan peugah ormas padahal droe 3 asee deuuk," ujarnya.
Nada lebih keras datang dari @mushlihadi, “Sudah saat nya TNI, POLRI & DPR DUBUBARKAN.” Kritik soal dominasi kekuasaan juga disampaikan @husnidblancos92, “TNI sekarang udah sok berkuasa di bumoe Aceh.” Hal senada diungkap @sri_anidewi, “Penguasa segala bidang mereka, dari tanah wakaf sampai bantuan banjir," ujarnya.
Sebelumnya
