KKP bersama BPOM melakukan pengawasan peredaran pangan, khususnya pangan asal perikanan di daerah untuk memastikan keamanan pangan perikanan selama bulan Ramadan dan Idul Fitri. [Foto: dok. KKP]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) melakukan pengawasan peredaran pangan, khususnya pangan asal perikanan di daerah. Sinergi kedua lembaga ini dalam rangka memastikan keamanan pangan perikanan selama bulan Ramadan dan Idul Fitri.

"Kami berkomitmen menjaga mutu dan keamanan pangan perikanan di daerah bersama BPOM," kata Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP), Ishartini di Jakarta, Jumat (28/2/2025).

Selama implementasi di lapangan, Ishartini menyebut KKP dan BPOM akan berbagi hasil uji dan tim penguji. Adapun tempat-tempat yang dikunjungi bukan hanya pasar tradisional, melainkan juga pasar modern.

"Kami kompak saling berbagi hasil uji dan melakukan pemantauan di pasar tradisional maupun modern," ujar Ishartini.

Ishartini mengatakan, sinergitas KKP dengan BPOM dilaksanakan di semua unit pelaksana teknis (UPT Badan Mutu KKP) se-Indonesia. Dia mencontohkan pertemuan Kepala UPT Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah dengan Kepala Balai POM Kalimantan Tengah yang berkoordinasi terkait ijin edar dan pengawasan produk perikanan dari UPI yang mengantongi sertifikat kelayakan pengolahan ikan (SKP).

Pada pertemuan itu, dibahas juga sinergi pelaksanaan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) yang merupakan program BPOM dan melibatkan komunitas pasar dalam menjaga kualitas pangan di wilayah Kalimatan Tengah.

"Intinya kami ingin mewujudkan pasar aman dan sehat," kata Ishartini.

Libatkan Pemerintah Daerah

Guna menjamin mutu dan keamanan pangan perikanan, Ishartini mengaku juga melibatkan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan semangat Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) atau program keamanan pangan berkesinambungan bersama lintas sektor di daerah.

Kerja sama ini ditujukan untuk penerapan standar mutu dan keamanan pangan pada produk perikanan, seperti Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) dan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP).

Selain itu, bersama Pemerintah Daerah (PEMDA), KKP melakukan pengawasan terhadap rantai distribusi ikan mulai dari nelayan, pembudidaya, hingga pasar.

"Ini termasuk sertifikasi kualitas hasil tangkapan dan produk olahan," terang Ishartini.

Sinergitas dengan daerah juga termasuk dalam penerapan budaya mutu di pelabuhan perikanan, tempat pelelangan ikan (TPI), cold storage, dan fasilitas pengolahan ikan untuk menjaga mutu produk dari hulu ke hilir. Terakhir, sinergi dalam pelatihan untuk peningkatan pemahaman nelayan dan pembudidaya tentang cara menjaga kualitas hasil perikanan serta penerapan teknologi yang lebih higienis.

"Kami tidak sendiri dalam melaksanakan penjaminan mutu, karena ada Pemda dan instansi lain yang turut bersinergi dengan kami," kata Ishartini. [*]