Pre-Border Inspection Jadi Andalan Baru KKP Pastikan Ikan Aman Dikonsumsi

Gedung KKP. [Foto: kabarnusa]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat sistem jaminan mutu dan keamanan produk perikanan dengan menerapkan skema pre-border inspection atau pengawasan mutu sebelum produk masuk dan beredar di pasar domestik.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa komoditas perikanan yang masuk ke Indonesia telah memenuhi standar mutu dan aman untuk dikonsumsi, tanpa mengganggu kelancaran arus perdagangan.

“Perdagangan perikanan tetap harus berjalan karena menjadi penopang ekonomi nasional. Namun, aspek mutu dan keamanan produk, terutama bagi kesehatan masyarakat, harus sudah terjamin sejak dari negara asal,” ujar Kepala Badan Mutu KKP, Ishartini, dalam keterangan resminya, Selasa (22/4/2025).

Sebagai Competent Authority (CA) dalam sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (SJMKHP), Badan Mutu KKP telah mengimplementasikan skema ini di sejumlah negara mitra dagang utama seperti Norwegia, Tiongkok, Korea, dan Vietnam. Prosedur pengawasan juga diperkuat dengan mekanisme inspeksi jarak jauh (remote inspection) sebagai alternatif jika inspeksi fisik tidak memungkinkan.

Regulasi teknis pre-border inspection ini mencakup pedoman pelaksanaan inspeksi pada seluruh rantai produksi perikanan�”mulai dari unit produksi primer, pengolahan, distribusi, hingga manajemen mutu. Aspek yang diawasi meliputi sistem produksi, kelengkapan dokumen, pengujian produk, asal-usul bahan baku, hingga hasil akhir produk.

Dalam pelaksanaannya, KKP mengacu pada standar internasional seperti Codex Alimentarius, International Food Standard, serta pedoman Codex Alimentarius CXG 102-2023 tentang prinsip dan tata cara audit serta inspeksi jarak jauh dalam kerangka regulasi.

“Semua potensi risiko terhadap mutu produk perikanan harus bisa dikendalikan sejak dari negara asal. Ini merupakan komitmen kami untuk melindungi kesehatan konsumen di Indonesia,” tegas Ishartini.

Dengan penerapan pre-border inspection yang komprehensif, KKP berharap dapat menciptakan sistem pengawasan mutu yang lebih efisien, kredibel, dan sejalan dengan praktik global. [red]