.jpg)
DIALEKSIS.COM | Indepht - Sejak peresmian Gubernur Nova Iriansyah pada 21 Desember 2018, Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong telah menjadi simbol harapan bagi rakyat Aceh, khususnya masyarakat Aceh Besar, untuk meraih kesejahteraan yang selama ini dianggap hanya sebagai ilusi. Visi “sejahtera” pun berubah makna dari sekadar impian menjadi ekspektasi yang diyakini akan terwujud.
Berlokasi di atas lahan seluas 66 hektare dengan potensi perluasan hingga 250 hektare, KIA Ladong memiliki sejumlah keunggulan strategis. Akses mudah ke pelabuhan, jalan tol, dan bandara, lokasi yang berhadapan langsung dengan jalur perdagangan internasional Selat Malaka, kekayaan bahan baku lokal, serta sumber daya manusia yang kompeten, merupakan modal utama kawasan ini.
Lebih dari itu, konsep pembangunan KIA Ladong diharapkan dapat menjadikannya pusat industri dan hilirisasi komoditas unggulan Aceh, sekaligus mendukung pengembangan sektor industri mikro, kecil, dan menengah (IMKM/UMKM) melalui program inovatif Aceh Hebat.
Dalam Master Plan, kawasan ini telah ditata dengan zonasi khusus untuk industri makanan halal, manufaktur, logistik, dan industri kimia. Ditambah lagi, potensi sumber daya geotermal di Seulawah membuka peluang untuk pemanfaatan energi hijau, yang sejalan dengan tren global menuju pembangunan berkelanjutan. Dengan segala potensi tersebut, KIA Ladong diharapkan menjadi magnet investasi yang mampu mengangkat perekonomian Aceh ke level yang lebih tinggi.
Antara Janji dan Kenyataan
Pemerintah Aceh, di bawah kepemimpinan Nova Iriansyah, menunjukkan komitmen serius dengan menggelontorkan dana hingga ratusan miliar rupiah untuk mengembangkan kawasan ini. Sejak tahun 2009 hingga 2022, total anggaran yang disalurkan mencapai Rp154 miliar, angka yang secara teori sudah cukup untuk mewujudkan visi besar KIA Ladong.
Namun, setelah lebih dari enam tahun pembangunan, realitas di lapangan masih jauh dari ekspektasi. Sebuah gedung baru yang diinisiasi oleh Badan Intelijen Negara (BIN), bernama AMANAH (Anak Muda Aceh Unggul Hebat), telah resmi diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 15 Oktober 2024.
Gedung ini menjadi simbol upaya pemerintah pusat untuk menghidupkan kembali “denyut nadi” KIA Ladong dengan menyediakan platform bagi kreativitas dan inovasi di berbagai sektor seperti fashion, pertanian, peternakan, perikanan, media kreatif, digital, dan olahraga.
Meski begitu, kendala birokrasi dan masalah pengelolaan aset masih menjadi momok. Menurut Murtadha Zaisar, advisor PT Pembangunan Aceh (PEMA), aset KIA Ladong masih berada di bawah kendali Disperindag Aceh dan belum sepenuhnya diserahkan ke PEMA.
Sementara itu, Kadisperindag Aceh, Mohd. Tanwier, mengakui bahwa proses serah terima belum mencapai 100 persen. Bahkan, realisasi pendanaan awal sebesar Rp400 miliar belum terealisasi sepenuhnya, terutama karena kendala pembebasan lahan yang menyita porsi besar dari anggaran.
Dalam kondisi ini, pejabat setempat menekankan perlunya audit menyeluruh terhadap seluruh kegiatan dan penyaluran dana di KIA Ladong. Menurut Jubir Mualem - Dek Fadh, Teuku Kamaruzzaman (Ampon Man), audit tersebut penting untuk mengidentifikasi kendala, mengukur tanggung jawab, dan merumuskan kebijakan tepat guna mengatasi stagnasi.
“Audit ini menjadi langkah awal agar kita dapat mengidentifikasi titik lemah, serta menemukan solusi untuk membuat investor kembali percaya dan menanamkan modal di Aceh,” ungkap Ampon Man melalui sambungan langsung kepada Dialeksis.com (03/04/2025).
Di sisi lain, pengamat sosial politik dan pembangunan, Usman Lamreung kepada Dialeksis, menilai bahwa kegagalan implementasi KIA Ladong selama lima tahun terakhir bukan semata - mata masalah dana, melainkan juga tata kelola yang kurang responsif terhadap kebutuhan investor.
Ia menyoroti bahwa kebutuhan dasar seperti listrik, air bersih, dan infrastruktur pendukung lainnya belum terpenuhi secara optimal. Hal ini mengakibatkan investor ragu untuk menanamkan modal, seperti yang terjadi pada pengusaha Aceh, Ismail Rasyid, yang sempat mempertimbangkan investasi namun akhirnya mundur.
Lebih jauh, Ketua Komite Advokasi Daerah (KAD) Aceh, Muhammad Iqbal Piyeung, mengungkapkan keprihatinannya atas kegagalan KIA Ladong yang telah menyerap anggaran Rp154 miliar selama 13 tahun tanpa memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Iqbal menegaskan, “Pemerintah Aceh tidak boleh berlindung di balik slogan ‘Aceh Hebat’ jika tidak ada pertanggungjawaban publik. Kegagalan KIA Ladong mencerminkan budaya proyek yang mengutamakan gengsi pejabat ketimbang kebutuhan riil masyarakat.”
Upaya Evaluasi dan Reorientasi
Optimalisasi KIA Ladong kini menjadi agenda strategis Pemerintahan Mualem - Dek Fadh. Rencana audit komprehensif diharapkan dapat memberikan gambaran jelas mengenai hambatan dan kendala yang ada, sehingga pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih akomodatif bagi para investor.
Para pejabat berupaya mengintegrasikan seluruh stakeholder, mulai dari pemerintah, akademisi, pelaku usaha, hingga masyarakat sipil, untuk merancang ulang strategi pengembangan kawasan industri ini.
Upaya tersebut tidak hanya penting untuk menarik kembali minat investor, tetapi juga sebagai langkah untuk memulihkan citra Aceh sebagai daerah dengan potensi ekonomi yang besar.
Dengan penataan ulang konsep dan penempatan sumber daya manusia yang kompeten bukan semata hasil lobi politik KIA Ladong diharapkan dapat berkembang menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi yang menyerap banyak tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh secara signifikan.
Masyarakat dan para pengamat menantikan langkah konkrit dari Pemerintahan Mualem - Dek Fadh untuk menjawab dilema KIA Ladong. Dengan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan potensi ekonomi Aceh yang berbasis sumber daya lokal, harapan akan terwujudnya kawasan industri yang produktif dan berdaya saing semakin membumbung.
Pesan terpenting disampaikan Ketua Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) Provinsi Aceh Nurchalis alias Cut Ngoh kepada Dialeksis, mari kita renungkan bahwa setiap tantangan adalah titik tolak bagi inovasi dan perbaikan berkelanjutan.
Pondasi utama menurut Nurchalis yakni komitmen yang tulus, sinergi lintas sektor, dan kepemimpinan yang visioner merupakan fondasi yang akan mengubah potensi KIA Ladong menjadi realitas kesejahteraan bersama. Dengan semangat persatuan dan kepercayaan yang kuat pada kekayaan sumber daya lokal, langkah - langkah evaluasi serta perbaikan tata kelola diharapkan mampu menjadikan kawasan industri ini sebagai magnet investasi yang tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengangkat martabat bangsa.
“Semoga upaya nyata tersebut membawa kita ke era baru kemakmuran yang berkelas dan menginspirasi, baik bagi Aceh maupun Indonesia secara keseluruhan,” tutupnya.
Sebelumnya
