Ilustrasi [Foto: net]

Jangan Saling Menyalahkan

Bagaimana pendapat mantan Resktor USK? Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Aceh, Prof Dr Ir Samsul Rizal MEng IPU ASEAN Eng menyatakan, tanggungjawab pengentasan kemiskinan tak boleh dilepas sepenuhnya kepada salah satu instansi pemerintahan atau bahkan dilepas kepada masyarakat gampong.

Menurutnya, persoalan kemiskinan di Aceh adalah tanggungjawab bersama, dan harus dicarikan solusi secara terintegrasi dan menyeluruh.

“Jangan saling menyalahkan, dan jangan saling melempar tanggungjawab. Itu bagian vital yang paling penting untuk kita entaskan kemiskian secara bersama,” ujar Prof Samsul Rizal kepada Dialeksis.com.

Menurutnya, tanggungjawab pengentasan kemiskinan di Aceh juga tidak bisa dilepas kepada pemerintah gampong. Pokok utama yang perlu diketahui bahwa sumber daya manusia seorang kepala desa tidak bisa disamaratakan.

Terkadang, kata dia, terdapat kepala desa yang mampu membuat perencanaan kegiatan sehingga dana desa lebih cepat cair, dan ada juga kepala desa yang tidak mampu sehingga mengulur waktu pencairan dana desa.

“Dana desa betul memang bisa mengentaskan kemiskinan. Tapi sekarang coba dilihat program desa, apakah bisa meningkatkan pendapatan atau tidak?” kata Prof Samsul mempertanyakan.

Prof Samsul ikut menyinggung program kerja pembangunan SPBU Pintu Rime dari dana desa di Kabupaten Bener Meriah. Menurutnya, pembangunan SPBU tersebut perlu dijadikan contoh oleh desa-desa di kabupaten/kota lain agar mendapati pendapatan tetap dari pemakaian dana desa untuk pengentasan kemiskinan.

“Daerah Aceh kaya dengan sumber daya alam. Harus kita ikuti cara-cara seperti di Bener Meriah. Bisa saja kita adopsi ide serupa untuk pembuatan kebun desa misalnya,” kata Prof Samsul.

Makanya, peran pemerintah setempat sangat berpengaruh untuk pengembangan sumber daya manusia. Bila kepala desa tidak punya kemampuan, pemerintah harus membimbing, melihat potensi yang bisa dikerjakan untuk diintervensi.

“Provinsi kan punya APBA, di kabupaten/kota ada APBK. Kalau ada potensi ekonomi, ya, dibantu masyarakat ini. Jangan sepenuhnya dibebankan ke dana desa. Kalau tidak begitu, ya, tidak berubah,” ungkap Prof Samsul Rizal.

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus terintegrasi dan saling membantu. Jangan saling menyalahkan di saat ada masalah.

Prof Samsul Rizal menyatakan bahwa tidak semua kepala dinas, baik yang ada di provinsi maupun di kabupaten/kota, mengerti tentang kemiskinan.

Kadang-kadang, kata dia, ada kepala dinas dan kepala badan yang tidak memahami apa kriteria-kriteri seseorang atau sebuah keluarga dikatakan miskin.

“Kriteria kemiskinan jangan sebatas dipandang dari sisi upaya penambahan pendapatan saja, karena jika pendapatan yang disorot sedangkan pengeluaran hilang dari sorotan, maka kemiskinan akan terus berputar-putar tidak akan berkurang,” sebutnya.

“Banyak kriteria seseorang atau sebuah sebuah keluarga dikatakan miskin. Tapi kalau untuk mengentaskan kemiskinan ini jangan dilihat dari sektor pendapatan saja. Dilihat juga dari sisi modal yang dikeluarkan masyarakat petani, dilihat juga berapa selisih modal dengan pendapatan,” jelasnya.

“Kalau pengeluaran lebih besar, ya, miskin terus kita. Makanya bagaimana kita meningkatkan pendapatan kalau pengeluarannya tetap. Begitu inflasi tiba, pengeluaran jadi meningkat, sedangkan pendapatan tetap. Sehingga bertambahlah penduduk miskin. Hal-hal ini yang harus dipahami bersama,” tambahnya.

Prof Samsul juga meminta pemerintah untuk mengeluarkan lebih banyak beasiswa kepada anak-anak desa menyicip pendidikan di perguruan tinggi.

“Anak-anak desa harus didukung menjadi sarjana, sehingga pulangnya nanti punya bekal ilmu yang bisa diwarisi,” ujarnya.

Sebenarnya, kata Prof Samsul, dari tahun ke tahun hingga tahun 2022, Pemerintah Aceh telah mengucurkan triliunan rupiah uang untuk pengentasan kemiskinan.

Kucuran dana tersebut, tegas Prof Samsul, jangan seperti garam dicebur ke laut (tidak menyisakan apapun), harus ada fokus program sekaligus pemberdayaan generasi untuk pengentasan kemiskinan.

Bagaimana pandangan mantan Walikota Banda Aceh, yang juga Ketua Pengurus Wilayah Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Provinsi Aceh, Aminullah Usman. Menurutnya, ada beberapa hal yang menjadi perhatian serius dalam pengentasan kemiskinan di Aceh.

Pertama, perlu adanya upaya maksimalisasi pengelolaan SDA yang melimpah di Aceh, serta ada komitmen pihak penanam modal untuk kesejahteraan rakyat.

"Kemudian penggunaan APBA harus tepat sasaran, khususkan untuk pengentasan kemiskinan misalnya bangun rumah duafa secara bertahap di seluruh Aceh," ujarnya saat diwawancarai Dialeksis.com, Jumat (20/1/2023).

Di samping itu, untuk meningkatkan PAD bagi Aceh maka dinilai penting untuk seluruh hasil perkebunan dan pertanian mampu diolah langsung di Aceh.

Begitu juga dengan pengelolaan hasil laut perlu dimaksimalkan, agar ekspor berbagai komoditi juga dapat meningkatkan.

Tak hanya itu, kata dia, pemerintah harus menjadikan sektor pariwisata sebagai andalan dalam membangkitkan UMKM.

Ia menilai seluruh daerah harus punya lembaga keuangan syariah untuk menunjang UMKM bangkit dan membasmi rentenir.

"Tak kalah penting juga, perlu pengembangan SDM dan kualitas pendidikan yang bermutu, karena untuk membangun Aceh menjadi lebih baik harus dengan 3 fokus utama, yaitu agama, ekonomi, dan pendidikan," terangnya.

Terakhir, kata Aminullah, perlu percepatan realisasi anggaran APBA dan APBK sehingga tak terjadi Silpa.