Saat wabah corona, di Aceh nama dayah menjadi perbincangan. Ada 2.000 lebih dayah di negeri ini, walau yang terdaftar hanya sekitar 1.136. Namun, bukan soalnya banyaknya dayah yang menjadi trend saat negeri ini dilanda wabah. 

Dayah menjadi buah bibir karena persoalan anggaran. Plt Gubernur mendapat intruksi Mendagri untuk melakukan refocusing anggaran dalam menghadapi corona. Sebagian dana itu ditarik pusat untuk penanganan Covid-19 dan sebagian lagi dikelola daerah dalam penangangan wabah.

Otomatis anggaran tahun 2020 yang sudah disahkan harus direvisi dan difokuskan dalam persoalan corona. Para SKPA harus “ikat pinggang” ketika bencana melanda. Anggaran di SKPA banyak yang dipangkas.

Termasuk anggaran untuk dayah juga dilakukan pemangkasan. Muncul berita, ada sekitar 40 persen (Rp 205 milyar lebih) anggaran untuk dayah dialihkan untuk penangangan bencana wabah. Dari sekian banyak pos anggaran yang dipangkas itu, anggaran dari dayah memunculkan reaksi keras.

Reaksi itu bermunculan dengan beragam statemen, khususnya dari kalangan politisi dan mereka yang duduk di parlemen. Sudah menjadi rahasia umum, selama ini anggaran dayah adalah tempat para wakil rakyat menitipkan pokirnya.

Muncullah komentar keras dan pedas, bahkan ada tudingan Plt gubernur tidak menghargai keistimewaan Aceh. Komentar itu mempersoalkan mengapa dana dayah yang dipangkas, seharusnya dana dayah itu tidak boleh dipangkas sepeserpun.

Wakil ketua komisi VI DPRA Bidang Pendidikan dan Kekhususan Aceh, Tengku Haidar Amin, menilai Pemda Aceh tidak peka memangkas anggaran dayah.

Menurut politisi dari PNA ini, dayah di Aceh juga terkena dampak Covid-19. Haidar meminta Pemerintah Aceh mengembalikan semua anggaran DPD tanpa pemotongan sepesernpun.

Menurutnya, Plt Gubernur dan Sekda Aceh tidak menghargai kekhususan Aceh hasil perjuangan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Hal ini tercermin dari pemangkasan anggaran di Dinas Pendidikan Dayah (Disdik Dayah) Aceh hingga 40%. Total anggaran akan dipergunakan untuk covid-19 (refocusing) mencapai Rp 205 miliar.

Kepada media Haidar menjelaskan, ketika melakukan refocusing anggaran untuk covid-19, Pemda Aceh tidak mengajak serta DPRA membahasnya bersama. Semua dilakukan sepihak. Dinas-dinas diminta menyerahkan data anggaran. Kemudian diputuskan oleh Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) tanpa berkonsultasi.

Saat negeri ini dilanda bencana, Pemda memiliki kewenangan untuk memanfaatkan anggaran, walau tidak harus disahkan dewan. Anggaran dayah selama ini sudah menjadi rahasia umum tempatnya dewan “menyematkan” Pokir. Apa ada pihak yang punya kepentingan di sana. Apakah karena persoalan ini, sehingga Pemda tidak membahas refocusing bersama dewan?

Bila dibahas bersama dewan, akankah pembahasan anggaran berjalan mulus? Bukankah akan menimbulkan perdebatan yang panjang dan melelahkan? Sementara Pemda memiliki waktu sangat terbatas dalam refocusing dan alokasi dana Cocvid-19. Apakah karena pertimbangan ini, sehingga Pemda Aceh tidak membahasnya bersama DPRA?

Selama ini, sudah menjadi rahasia umum, persidangan anggaran akan berlangsung alot bila di dalamnya ada tarik menarik kepentingan. Masing masing pihak mempertahankan argumenya, agar kepentingan yang dibelanya “demi rakyat”, untuk tetap masuk dalam anggaran.

Bukan hanya politisi yang duduk di parlemen memberikan komentar pedas tentang anggaran dayah ini. Tidak ketinggalam Muzakir Manaf turut mempersoalkan pemangkasan anggaran dayah untuk Covid-19 ini. Muallem meminta agar anggaran dayah yang dipangkas itu untuk dikembalikan ke pos semula.

Menjawab media Muallem menyebutkan, Pemda Aceh sudah bertindak fatal karena memangkas anggaran untuk kepentingan pendidikan dayah. “Kita khawatir nanti dana yang dialihkan itu tidak tepat sasaran,” sebutnya.

“Belum lagi nanti (potensi) terjadinya mark up sehingga disalahgunakan. Apalagi anggaran yang bersumber dari pendidikan dayah. Jangan bikin masyarakat Aceh murka terhadap Pemerintah Aceh. Seharusnya banyak pos anggaran lain yang dapat dialihkan untuk penanganan wabah corona. Bukan dari anggaran untuk dayah,” sebut Muallem.

Demikian dengan statemen anggota DPR RI daerah pemilihan Aceh, Nazaruddin Dekgam. Politisi PAN ini meminta Pemda Aceh untuk melakukan peninjauan ulang pemotongan anggaran di Dinas Dayah. Dia justru mengusulkan anggaran yang dipangkas itu untuk proyek multi years.

Lain lagi yang disampaikan Hendra Budian, wakil ketua DPRA. Hendra menilai Forum Bersama (Forbes) dimana anggota DPR RI tergabung di dalamnya, belum menyuarakan kepentingan Aceh dalam persoalan pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat.

Menurut Hendra,pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat mengakibatkan Pemda Aceh harus memangkas anggaran yang telah disusun, termasuk Dinas Dayah. Seharusnya anggota DPR RI dari Aceh bersuara di pusat, agar pemerintah tidak memotong anggaran Aceh yang memiliki kekhususan.

Politisi Golkar ini menilai, keadaan ini memberikan gambaran Aceh seperti tidak ada wakil di Senayan. Bila wakil Aceh bersuara di parlemen, bersatu membela kekhususan Aceh, nuansa akan berbeda, pemerintah pusat juga akan memiliki pertimbangan untuk Aceh dengan kekhususanya.

Anggaran untuk Dayah

Dayah di Aceh saat ini mencapai dua ribu lebih. Namun yang terdaftar di Dinas Pendidikan Dayah Aceh hanya 1.136 dayah. Dayah di Aceh ini ada lima tipe.

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Sahridha menyebutkan, kriteria untuk menentukan tipe suatu dayah diantaranya jumlah santri, jumlah guru, aktivitas belajar mengajar dan sejumlah standar lainnya.

Sahridha menjelaskan, dayah tipe A+ saat ini berjumlah 23 dayah, tipe A 94 dayah, tipe B 168 dayah, tipe C sebanyak 338 dayah, dan non tipe sebanyak 316 dayah.

Tipe dayah sangat menentukan anggaran yang diberikan kepada dayah. Untuk tipe A dan Tipe A+ maksimal mendapatkan bantuan dana sebesar Rp 3 miliar. Untuk tipe B maksimal mendapatkan bantuan dana sebesar Rp 2,5 miliar.

Untuk tipe C maksimal mendapatkan bantuan sebesar Rp 2 miliar, non tipe maksimal mendapatkan bantuan dana sebesar Rp 1,5 miliar, dan balai pengajian maksimal mendapatkan dana sebesar Rp 1 miliar.

Berapa anggaran dana dayah tahun 2020? Seperti dilansir AJNN, dana dayah refocusing mencapai Rp 146,23 miliar untuk 23 kabupaten kota se Aceh. Nilai yang diterima setiap kabupaten bervariasi dan sangat menyolok.

Aceh Besar misalnya, menerima bantuan mencapai Rp 25,885 miliar. Aceh Tengah Rp 11 miliar lebih. Kabupaten Pidie Rp 10,4 miliar Pidie Jaya Rp 9,56 miliar Aceh Timur Rp 4,345 miliar untuk 28 penerima, tertinggi Rp 500 juta dan terkecil Rp 50 juta.

Kota Langsa Rp 3,25 miliar. Singkil paling sedikit, hanya Rp 200 juta, dibawah Simeulue yang hanya mendapat Rp 350 juta. (lihat daftar angka penerima anggaran dayah).

Bagaimana penatapan angka anggaran itu, sehingga nilainya sangat berbeda-beda antara satu kabupaten dengan kabupaten lainya, bahkan ada yang hanya dalam kisaran ratusan juta. Apakah seperti yang dijelaskan Sahrida dalam penempatan klasifikasi dayah untuk memperoleh angka bantuan?

Masih sulit didapatkan jawaban. Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Usamah El- Madny masih belum mau memberikan penjelasan kepada media, sehubungan dengan hiruk pikuknya polemik dana dayah yang di refocusing Plt Gubernur Aceh untuk kepentingan penanggulangan corona.

 Apakah Pokir Dewan?

Sudah menjadi rahasia umum, selama ini dayah dijadikan tempat titipan dewan. Anggaran di sana didominasi pokok pikiran dewan. Benarkah? Bila benar juga ada Pokir dewan di sana, tentunya ada upaya untuk “menutupinya”, walau sudah menjadi rahasia publik.

Sinyal dan pertanyaan juga disampaikan Mahmuddin, Kepala Sekolah Anti Korupsi Aceh (SAKA). Dia mempertanyakan apa standarisasi penetapan dana dayah, dimana terjadi perbedaan yang mencolok antara satu kabupaten dengan kabupaten lainya.

Kepada AJNN Mahmudin menjelaskan, dia mencermati ada yang aneh dengan pola pengalokasian dana ini. Terkesan acak dan tidak punya standar. Apakah ini merupakan anggaran pokok pikir (Pokir) dewan?

Pertanyaan yang diajukan Mahmuddin adalah sebuah kewajaran, apalagi dikaitkan dengan mereka yang menolak refocusing untuk Covid mempergunakan anggaran dayah. Mereka yang menolak dengan keras dan pedas dengan sejumlah tudingan adalah dari kalangan politik.

Mahmuddin juga mempersoalkan besaran anggaran dayah yang berbeda-beda. Ada yang menerima Rp 2 miliar dan ada juga yang menerima Rp 50 juta. Apakah ini ada kaitanya dengan klasifikasi dayah, pertanyaan itu masih sulit didapat, karena pinah yang mengelola dana dayah di Dinas Dayah Aceh masih enggan memberikan keterangan.

“Selain besaran antar setiap penerima, besaran antar satu daerah dengan darrah lain juga berbeda, bahkan sangat timpang, misal Aceh Besar 25,88 miliar, Singkil hanya Rp 200 juta, dasar alokasinya apa?” tanya Mahmudin.

Kepala SAKA ini meminta agar kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh menjelaskan hal ini ke publik. “Kadis dayah harus menjelaskan kepada publik dasar pengalokasian hibah untuk dayah ini, jangan malah menimbulkan ketidakadilan antar penerima dan daerah. Semuanya harus dijelaskan secara transparan,” pinta Mahmudin.

Satukan Kekuatan Hadapi Covid-19

Publik bertanya apakah hanya anggaran dayah yang dipangkas untuk penanggulangan Covid-19? Tidak, hampir seluruh lini yang anggaranya sudah disahkan pada tahun 2020 untuk Aceh, rata-rata dipangkas untuk kepentingan covid.

Untuk anggaran dayah, seperti yang disebutkan Tu Haidar ada pemangkasan sekitar 40 persen. Artinya tidak semuanya anggaran untuk dayah dipangkas. Namun aksi penolakan dari mereka yang tidak setuju, justru hanya mempersoalkan anggaran dari dayah. Ada apa?

Pengamat Kebijakan Publik, Nasrul Zaman justru mengungkapkan keherananya melihat banyak pihak yang protes atas pemangkasan anggaran badan dayah. Padahal Pemerintah Aceh mempersiapkan diri menghadapi Covid-19.

Menurut Nasrul Zaman, pada level nasional persoalan anggaran alokasi khusus (infrastruktur) sudah dialihkan ke Covid-19, bahkan juga beberapa jenis anggaran lainnya.

"Sejujurnya kita harus melihat pemangkasan anggaran ini diambil untuk menutupi persiapan, jika satu waktu nanti Aceh mengalami darurat pandemi covid-19," kata Nasrul Zaman kepada media.

Persiapan perlu dilakukan, jangan sampai Aceh tidak siap. Bila Aceh tidak siap, berpeluang terjadi amuk sosial yang dampaknya justru lebih besar. Nasrul Zaman mengimbau agar semua warga dan kelompok masyarakat untuk mendukung semua upaya Pemda Aceh menyiapkan diri menghadapi Covid-19.

"Dengan catatan Pemerintah Aceh juga harus transparan dalam setiap rupiah yang digunakan nantinya," pinta Nasrul.

Artinya pemerintah Aceh harus menyiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan, walau semua pihak tidak menginginkan dampak terburuk terjadi. Namun sebagai pemerintah, Pemda harus menyiapkanya.

Antisipasi itu harus ada. Sediakan payung sebelum hujan. Belum ada pihak yang dapat memastikan sampai kapan kegenasan corona mampu dijinakan. Bahkan angka kenaikan positif corona mengalami kenaikan.

Apalagi bila dikaitkan dengan kondisi Aceh saat ini dimana yang positif corona terus mengalami perkembangan, walau sebagianya sudah mampu disembuhkan pihak medis.

Sekedar cacatan; untuk Aceh saat ini (update 07/05/2020 Dinas kesehatan Pemerintah Aceh) positif corona mencapai 17 kasus. 11 diantaranya sembuh, 5 lainya masih dalam perawatan dan 1 orang meninggal dunia. Sementara PDP mencapai 90 orang.

Untuk dunia perkembangan semakin menunjukan grafik kenaikan. Kini tercatat 3.810.774 jiwa dinyatakan positif. 1.287.653 sembuh dan angka kematian sudah mencapai 264.021 jiwa. Untuk Indonesia sudah mencapai 12.776 kasus, yang sudah mampu disembuhkan 2.381dan meninggal 930 jiwa.

Sampai kapan wabah ini menyerang manusia? Tidak ada pihak yang berani memastikanya ahir dari pertarungan dengan corona. Untuk itu, mempersiapkan diri dalam menghadapi peperangan ini adalah suatu “kewajiban”.

Pemerintah tidak harus tinggal diam dalam menghadapi berbagai kemungkinan dari amukan wabah ini. Berbagai persiapan menghadapi kemungkinan itu harus disiasati demi rakyat. Semuanya bukan hanya butuh keahlian dan strategi, namun kekuatan dana turut menentukan.

Untuk menyatukan persepsi agar tidak ada polemik yang membingungkan masyarakat, pada Kamis (7/5/2020) Sekda Aceh Taqwallah dan bersama TAPA ( Tim Anggaran Pemerintah Aceh) memenuhi undangan pimpinan DPRA, memaparkan rancangan refocusing dan realokasi anggaran.

Menurut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dahlan Jamaluddin, pihaknya ingin mendapat penjelasan tentang penetapan refocusing dan realokasi APBA tahun 2020 yang nilainya mencapai Rp 1,7 triliun. Sampai saat ini dana tersebut belum dipergunakan sama sekali.

Menurut Taqwallah, Pemda Aceh menyiapkan anggaran Rp 1,7 triliun (refocusing APBA 2020 untuk penanganan wabah virus corona). Sumber dana refocusing diambil dari penundaan dan pembatalan kegiatan-kegiatan perjalanan dinas dan kegiatan belanja yang belum berjalan pada setiap Dinas atau Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).

Menurut Sekda, dana refocusing itu akan digunakan untuk tiga hal prioritas, penanganan kesehatan dan keselamatan, penyediaan jaring pengamanan sosial dan penanganan dampak ekonomi akibat Covid-19.

Dalam penyusunan dan penyesuaian APBA 2020 waktunya relatif singkat, seuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 4 tahun 2020 dan instruksi Mendagri Nomor 1 tahun 2020 serta SKB Mendagri dan Menkeu Nomor 119/ tahun 2020.

Pemda Aceh melihat ada Rp1,7 triliun untuk dimanfaatkan, jika terjadi dampak dari penyebaran virus corona dalam beberapa bulan ke depan. Dana itu belum dimanfaatkan, pihak Pemda hingga saat ini masih menggunakan anggaran BTT (Belanja Tidak Terduga) senilai Rp 118 miliar.

"Dana senilai Rp 1,7 triliun belum digunakan. Kalau nanti kita berlakukan PSBB, maka dana tersebut harus digunakan," ujar Taqwallah.

Dalam pertemuan itu, Dahlan berharap, skema apapun yang diambil oleh Pemerintah Aceh dapat didiskusikan bersama-sama. Termasuk dalam konteks penanganan penyediaan jaring pengaman sosial, misalnya. Apakah skemanya pembagian sembako, BLT, atau ada skema lainnya," pinta Dahlan.

Soal berbeda pandangan dalam pemangkasan sumber dana untuk refocusing yang diramaikan beberapa pihak, sebenarnya mampu diselesaikan dengan bijak. Bila semua pihak bersikap terbuka dan memang ingin membela rakyat, semua persoalan itu mampu diselesaikan dengan arif. Pemda mengambil sikap ini, berpikir jauh untuk kepentingan rakyat.

Tingalkanlah kepentingan pribadi dan golongan, ketika kita menghadapi musuh bersama. Tingalkanlah ego pribadi demi keselamatan rakyat. Saat sekarang ini bukanlah waktu yang tepat untuk mengibarkan bendera dan sejumlah atribut.

Saat sekarang ini semua pihak harus fokus menghadapi musuh bersama, corona. Masyarakat pada prinsipnya ingin melihat pemimpinya (dalam segala lini) bersatu hati, bersatu pemikiran dan tindakan dalam menghadapi musuh bersama.

Tidak ada persoalan yang tidak mampu diselesaikan.Bila kita bertumpu pada satu tujuan dan satu harapan demi rakyat, semua persoalan itu mampu diselesaikan. Semoga corona di bumi ini cepat berahir. Adanya perbedaan ambillah hikmahnya. Jangan jadikan perbedaan untuk perpecahan, namun perbedaan justru semakin merekatkan. (Bahtiar Gayo).