Palu Godam untuk Ketua

DIALEKSIS.COM | Kolom - Penangkapan YS dalam penggerebekan dugaan pelanggaran syariat Islam di sebuah hotel kawasan Peunayong, Banda Aceh, bukan sekadar kabar pelanggaran biasa. Peristiwa itu menjelma menjadi konsumsi publik karena satu hal, YS dikenal sebagai orang dekat Ketua DPRA.

Di Aceh, kedekatan dengan kekuasaan bukan urusan privat. Ia otomatis menjadi urusan publik. Apalagi ketika sosok yang terseret bukan figur anonim, melainkan orang yang selama ini nyaris tak pernah lepas dari keseharian pimpinan lembaga legislatif tertinggi di Aceh itu.

YS bukan pejabat resmi yang dikenal publik lewat struktur birokrasi. Namun ia hadir dalam ruang yang lebih strategis yaitu ruang citra. Hampir setiap aktivitas Ketua DPRA direkam, dikemas, lalu disebarkan melalui akun media sosialnya.

Dari agenda formal hingga momen santai, semua dibangun menjadi narasi kedekatan antara pemimpin dan rakyat. Di era politik digital, orang seperti YS bukan sekadar dokumentator. Ia bagian dari mesin pencipta persepsi.

Karena itu, ketika ia ditangkap dalam kasus yang berkaitan dengan pelanggaran syariat, publik tidak melihatnya sebagai kesalahan individual semata. Nama besar yang berada di belakangnya ikut terseret. Jabatan Ketua DPRA ikut dipertaruhkan. Sebab dalam politik, orang-orang terdekat adalah cermin paling jujur dari cara seorang pemimpin membangun lingkar kekuasaan.

Aceh bukan daerah biasa. Syariat Islam di sini bukan sekadar slogan moral yang dipasang di baliho atau dibacakan dalam pidato seremonial. Ia adalah hukum yang diqanunkan, dijaga oleh aparat, dan kerap dijadikan legitimasi politik. Maka ironi menjadi sulit dihindari ketika orang yang berada dalam lingkaran elit pembuat qanun justru tersandung kasus yang selama ini mereka gaungkan untuk ditegakkan.

Publik tentu berhak bertanya, sejauh mana para elit benar-benar hidup dalam nilai yang mereka suarakan?

Kasus ini juga membuka satu persoalan lain yang lebih besar, yakni budaya kekuasaan yang terlalu longgar dalam memilih orang-orang dekat. Banyak pejabat merasa cukup dikelilingi oleh orang loyal, tanpa memastikan kapasitas moral dan integritas mereka. Padahal, lingkar dalam kekuasaan bukan sekadar pelengkap aktivitas pimpinan. Mereka adalah representasi watak kepemimpinan itu sendiri.

Satu tindakan dari orang dekat bisa merusak marwah institusi yang dibangun bertahun-tahun. Dan di tengah rendahnya kepercayaan publik terhadap elit politik, peristiwa seperti ini menjadi bahan bakar sinisme masyarakat.

Karena itu, peristiwa yang menimpa YS seharusnya menjadi “palu godam” bagi Ketua DPRA. Bukan untuk sekadar marah atau menjaga jarak setelah badai datang, melainkan momentum mengevaluasi cara membangun lingkungan kekuasaan. Kedekatan personal tidak boleh menjadi satu-satunya syarat berada di sekitar pejabat publik. Harus ada standar etik, kontrol, dan seleksi yang ketat.

Lebih penting lagi, aparat penegak syariat harus membuktikan bahwa hukum memang berdiri di atas semua golongan. Tidak boleh ada perlakuan berbeda hanya karena seseorang dekat dengan kekuasaan. Jika syariat ingin dihormati sebagai hukum, maka ia harus ditegakkan tanpa pandang nama, jabatan, dan relasi politik.

Pada akhirnya, publik akan melihat bukan hanya bagaimana YS diproses, tetapi juga bagaimana Ketua DPRA merespons peristiwa ini. Sebab seorang pemimpin tidak hanya dinilai dari pidatonya, melainkan juga dari orang-orang yang ia pilih untuk berada di sisinya.

Apakah palu godam ini cukup keras untuk membangunkan kesadaran itu ? Waktu yang akan menjawab. [**]

Penulis: Tibrani, S.IP., M.IP (Alumni Pascasarjana Universitas Indonesia)