DIALEKSIS.COM | Jakarta - Keputusan Kongres Luas Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, yang mengesahkan Moeldoko sebagai ketua umum dinilai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi hari berkabung bagi partai yang dibesarkannya.

Menurut SBY, KLB Demokrat di Sumut mencatatkan sejarah baru. Moeldoko, sebagai pejabat pemerintahan di lingkungan kepresidenan, telah ikut dalam upaya kudeta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketum yang sah.

"KLB tersebut telah menobatkan KSP Moeldoko, seorang pejabat pemerintahan aktif berada di lingkar dalam lembaga kepresidenan, bukan kader Partai Demokrat alias pihak eksternal partai, menjadi ketua umum Partai Demokrat. Mengdongkel dan merebutnya dari Ketua Umum Demokrat yang sah, yang setahun lalu telah diresmikan oleh negara dan pemerintah," tutur SBY dalam pernyataan pers di akun YouTubenya, Jumat (5/3/2021).

SBY merasa malu karena saat menjabat sebagai Presiden RI selama dua periode pernah menunjuk Moeldoko sebagai orang kepercayaannya, yakni diangkat jadi Panglima TNI.

Selain itu, selama 10 tahun jadi presiden pun ia tak pernah terpikirkan untuk mengganggu partai politik lain di luar Demokrat.

"Sebagai seorang yang menggagas berdirinya Demokrat, termasuk yang membina dan membesarkan partai ini, dan bahkan pernah memimpinnya, tidak pernah terlintas dalam pikiran saya bahwa Partai Demokrat akan dibeginikan," ujar dia.

"Saya benar-benar tidak menyangka karena sewaktu selama 10 tahun saya memimpin Indonesia dulu, baik pribadi maupun Partai Demokrat yang saya bina, tidak pernah mengganggu dan merusak partai lain, seperti yang kami alami saat ini," imbuh dia.

Ia kemudian meminta seluruh kader Partai Demokrat untuk tetap bersabar dengan upaya pendongkelan kekuasaan yang dilakukan kader maupun eks kader yang berkhianat.

"Sebagai orang tua di partai ini saya tetap meminta saudara bersabar namun gigih berikhtiar untuk mendapatkan keadilan yang sejati. Saya tetap percaya bahwa bapak Presiden Jokowi memiliki integritas dan kearifan dalam menyikapi gerakan pendongkelan dan perebutan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah ini," pungkasnya. (Kumparan)