Dialeksis.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut B. Pandjaitan menegaskan tawaran investasi pemerintah tidak hanya fokus untuk Tiongkok saja.

Hal ini Luhut sampaikan kepada media saat memberikan keterangan pers mengenai kelanjutan kerja sama Prakarsa Sabuk dan Jalan (One Belt One Road) (OBOR) dengan Tiongkok di kantor Kemenko Bidang Kemaritiman, Jakarta, pada Jumat 11 Mei 2018.

"Dengan Tiongkok belum ada satu pun barang yang sudah jadi," ujar dia kepada wartawan.

Meskipun bulan lalu pemerintah Tiongkok telah membawa 16 ahli untuk melakukan studi kelayakan ke empat koridor wilayah yang ditawarkan oleh RI, namun, menurut Luhut B.Pandjaitan belum ada keputusan yang dibuat oleh kedua negara.

"Dengan siapapun yang mau masuk (investasi) kita terbuka, masih proses negosiasi, tinggal kita lihat deal yang mana yang paling menguntungkan bangsa ini," ujar Luhut seperti dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (12/5/2018).

Empat koridor wilayah tersebut adalah Kalimantan Utara, Sumatera Utara, Sulawesi Utara dan Bali. Ia menyebutkan, pemerintah RI selalu mengajukan empat syarat bagi investor asing.

"Pertama, mereka harus pakai teknologi yang ramah lingkungan tidak boleh second class technology. Untuk ini, kami pun mencontohkan upaya kami dalam mengatasi masalah Citarum, marine debris dan sebagainya, " tutur dia.

Syarat kedua, lanjut Luhut, investor asing harus menggunakan tenaga-tenaga kerja lokal.

"Tapi kami sadar bahwa di luar Jawa, saya ulangi di luar Jawa, di daerah-daerah Timur yang masih terpencil  masih ada kekurangan. Kekurangan kita untuk mendapatkan tenaga tenaga ahli," kata Luhut.

Namun, masalah tersebut, secara bertahap sedang diselesaikan oleh Kemenristekdikti melalui pendirian sekolah-sekolah politeknik untuk mengatasi kesenjangan suplai tenaga ahli.  "Sekarang sudah jalan itu Politeknik," tutur dia.

"Ini Morowali sebagai study case,  per hari ini payroll atau gaji yang dicatat atau yang diberikan oleh perusahaan itu adalah untuk 23 ribu sekian orang.  Dari 23 ribu sekian itu,  2.400 pegawai Tiongkok.   Kemarin naik menjadi 2.700 pegawai Tiongkok. Saya tanya untuk apa kata mereka karena mereka sedang mengembangkan pabrik baru, " ujar dia.

 Dia pun lantas bertanya, hingga kapan perusahaan dapat menurunkan jumlah tenaga kerja dari Tiongkok. Menurut jawaban perusahaan yang dikutip oleh Menko Luhut  jumlah TKA asal Tiongkok sudah turun dari yang tadinya 5 ribu menjadi 2.700 orang.  

"Saya tanya lagi, kapan kalian bisa turunkan itu lagi, mereka jawab tergantung ketersediaan tenaga kerja dari Indonesia.   Oleh karena itu mereka membangun Politeknik di sana," kata dia.

Lalu, syarat investasi ketiga adalah investor harus bersedia membangun industri dari hulu ke hilir agar ada nilai tambah.

"Keempat, saya bilang ke PM Tiongkok, Mendag dan Menlunya, bahwa harus ada transfer teknologi. Mereka setuju sehingga ada capacity building,"  kata Luhut.

Pemerintah saat ini berupaya keras meningkatkan perekonomian dengan membuka keran investasi. Namun dengan koridor yang selektif. Nilai investasi di Indonesia per hari ini adalah USD 4,9 miliar. (Liputan6)