Ribuan mahasiswa bentrok saat melakukan aksi unjuk rasa menolak pengesahan RKUHP dan berbagai RUU yang dinilai kontroversial. (Foto: Tirto)

Baca selengkapnya di artikel "Aliansi BEM Rencanakan Aksi Demo Sebelum Pelantikan DPR RI", https://tirto.id/eiHA

DIALEKSIS.COM | Jakarat - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia menolak bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/9). Mereka meminta pertemuan dengan Jokowi dilakukan terbuka agar bisa disaksikan masyarakat.

"Dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan langsung oleh publik melalui kanal televisi nasional," kata Koordinator Pusat Aliansi BEM seluruh Indonesia Muhammad Nurdiyansyah.

Nurdiyansyah mengatakan tuntutan mahasiswa telah disampaikan secara jelas di berbagai aksi maupun media. Menurutnya, yang dibutuhkan saat ini bukanlah sebuah pertemuan penuh negosiasi, tetap sikap tegas Jokowi terhadap tuntutan mahasiswa.

"Secara sederhana, tuntutan kami tak pernah tertuju pada pertemuan, melainkan tujuan kami adalah Bapak Presiden memenuhi tuntutan," ujarnya.

Seperti dilansir CNNIndonesia.com, Nurdiyansyah meminta Jokowi menyikapi berbagai tuntutan mahasiswa secara tegas dan tuntas. Ia mengaku belajar dari pertemuan BEM seluruh Indonesia dengan Jokowi empat tahun lalu di Istana, yang justru membuat gerakan mahasiswa menjadi terpecah belah.

"Kami belajar dari proses ini dan tidak ingin menjadi alat permainan penguasa yang sedang krisis legitimasi publik, sehingga akhirnya melupakan substansi terkait beberapa tuntutan aksi yang diajukan," tuturnya.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan mengundang perwakilan mahasiswa, terutama yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Jokowi bakal bertemu mahasiswa di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/9).

"Besok kami akan bertemu dengan para mahasiswa terutama dari BEM," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Jokowi menghargai aksi demonstrasi yang dilakukan ribuan mahasiswa di sejumlah daerah, termasuk di Gedung MPR/DPR, Jakarta. Menurutnya, aksi turun ke jalan yang dilakukan para mahasiswa sebuah bentuk demokrasi di Indonesia.

"Yang paling penting jangan sampai demo merusak fasilitas umum, anarkis dan merugikan kita semua, saya rasa itu," tuturnya.

Gelombang aksi yang makin intens digelar di sejumlah wilayah Indonesia sejak Senin (23/9) lalu. Mereka menyuarakan tuntutan-tuntutan yang sama, antara lain penolakan RKUHP dan pembatalan revisi UU KPK.

Di beberapa daerah, termasuk di Jakarta, demo mahasiswa itu berujung ricuh ketika polisi berusaha membubarkan massa.(cn)