ATR/BPN Tertibkan Ribuan Hektare Tanah Telantar, 96 Persen Dialokasikan untuk Reforma Agraria. [Foto: dok. ATR/BPN]
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan pemerintah berkomitmen memastikan tanah negara dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
“Tanah tidak boleh dibiarkan menganggur sementara rakyat masih membutuhkan lahan untuk hidup dan bekerja. Melalui Reforma Agraria, tanah menjadi alat pemerataan dan keadilan sosial,” kata Nusron dalam keterangan tertulis yang diterima pada Kamis (30/101/2025).
Selama satu tahun kepemimpinannya, Kementerian ATR/BPN mencatat penertiban 5.114,23 hektare tanah telantar di lima provinsi. Selain itu, melalui SK Pendayagunaan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN), telah ditetapkan 5.198,13 hektare tanah, dengan 96 persen di antaranya dialokasikan untuk program Reforma Agraria.
Nusron menegaskan kebijakan tersebut bukan sekadar administrasi pertanahan, melainkan bagian dari strategi besar pemerintah untuk mengembalikan fungsi sosial tanah dan meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat.
“Kami ingin memastikan setiap hektare tanah negara kembali kepada fungsi utamanya -- menjadi ruang hidup, sumber penghidupan, dan penggerak kesejahteraan,” ujarnya.
Ia menambahkan, langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh aset tanah negara dioptimalkan bagi kepentingan publik dan pembangunan berkeadilan.
“Reforma Agraria harus menjadi motor pemerataan ekonomi dan penguatan kesejahteraan masyarakat di akar rumput,” tegas Nusron.
Kementerian ATR/BPN berharap kebijakan penertiban tanah telantar dan pendayagunaan TCUN dapat menjadi arah baru Reforma Agraria yang lebih operasional, terukur, dan berdampak langsung bagi rakyat. [red]
Sebelumnya
