Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman 

DIALEKSIS.COM | Bandung - Kota Banda Aceh kembali menorehkan prestasi di level nasional, kali ini, bertepatan dengan peringatan Hari HAM Sedunia yang ke-71, kota yang dipimpin Aminullah Usman ini berhasil menyabet penghargaan sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM).  

Penghargaan diterima langsung oleh Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman pada acara peringatan hari HAM sedunia ke-71, Selasa (10/12/2019) di Gedung Merdeka, Bandung. 

Peringatan hari HAM Sedunia dihadiri oleh Menkopolkam, Mahfud MD, Menkumham, Yasonna Laoly, Dirjen Hak Azasi Manusia Kemenkumham serta Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil selaku tuan rumah. Mahfud dan Yasonna Laoly kemudian ikut menyerahkan penghargaan tersebut kepada para kepala daerah yang diundang pada kegiatan ini.   

Usai menerima penghargaan, Aminullah menyampaikan rasa syukur atas prestasi tersebut. Kata Wali Kota, dengan penghargaan ini semakin meningkatkan motivasi dirinya dan jajaran Pemko Banda Aceh terkait pemenuhan hak-hak dasar masyarakat kota serta upaya-upaya perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia.  

Dengan prestasi ini, lanjut Aminullah juga menjadi bukti bahwa Banda Aceh adalah sebuah kota yang masyarakatnya sangat toleran. Banda Aceh tidak pernah terjadi konflik berlatar belakang agama dan etnis. Meski Islam sebagai agama mayoritas penduduknya, tapi pemeluk agama lain yang minoritas sangat nyaman melakukan aktifitas mereka di ibukota Provinsi Aceh ini. Dengan kondisi ini, Banda Aceh mendapatkan penghargaan sebagai kota terbaik penanganan konflik sosial beberapa waktu yang lalu yang diserahkan Wiranto beberapa waktu lalu. Kata Aminullah, prestasi ini juga menunjukkan tingkat pemahaman HAM masyarakat Kota Banda Aceh.  

Lanjutnya, visi Kota Banda Aceh dengan prioritas pembangunan di sektor agama, ekonomi dan pendidikan juga memperkuat kepedulian terhadap hak-hak azasi manusia.  

Aminullah mengatakan, kedepan Pemko juga akan terus meningkatkan pemahaman HAM aparatur dan masyarakat kota dengan harapan prestasi ini dapat dipertahankan dengan terus melaksanakan instrumen HAM dalam kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh.   

"Meningkatkan layanan publik, memberi jaminan hak kesehatan, pemenuhan hak pendidikan hingga perumahan layak huni juga menjadi tugas yang akan terus dijalankan Pemko Banda Aceh," kata Wali Kota sesuai dengan tema peringatan hari HAM tahun ini, yakni pelayanan publik yang berkeadilan.  

Dari 514 Kabupaten/Kota di Indonesia, hanya 272 daerah yang mendapatkan penghargaan ini.  

Usai menyerahkan penghargaan, Mahfud MD mengatakan sejak era reformasi sudah banyak kemajuan pembangunan perlindungan HAM di Indonesia. Hak-hak politik seperti penguatan demokrasi, kebebasan pers, kemandirian partai politik, menguatnya DPR dan meluasnya kekuatan civil society bisa ditunjukkan sebagai bukti.   

"Sebelum reformasi pengekangan terhadap HAM sangat hegemonik, tapi sekarang sudah bebas," kata Mahfud MD.  

Sementara itu, Yasonna Laoly dalam laporannya mengatakan pemberian penghargaan ini dilaksanakan pihaknya pada momen yang tepat, yakni bertepatan dengan dimana seluruh negara di dunia sedang memperingati Hari Hak Azasi Manusia ke-71.   

Peringatan hari HAM kali ini mengambil tema pelayanan publik yang berkeadilan. 

Penghargaan ini diberikan kepada kota dan kabupaten dengan tujuan untuk memotivasi dan mendorong realisasi pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, terutama pemenuhan hak-hak dasar di bidang kesehatan, pendidikan, perumahan yang layak, hak-hak perempuan dan anak serta lingkungan yang berkelanjutan.(j)