DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berharap Pemilu 2024 dapat menjadi pesta demokrasi yang ramah bagi disabilitas. Pelaksana harian Ketua Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan selama ini pemilih difabel belum mendapat perhatian yang cukup dalam konteks kepemiluan.

"Harapan kita, (Pemilu) 2024 tidak ada lagi TPS (tempat pemungutan suara) yang tidak ramah disabilitas. Apakah ini mungkin? Mungkin," kata Lolly di Jakarta, Kamis (6/7/2023).

Bawaslu menggandeng beberapa kelompok disabilitas untuk menggelar acara Deklarasi Pemilu Akses Ramah Disabilitas. Berkaca dari gelaran Pemilu 2019, Bawaslu mencatat ada 2.366 TPS yang tidak aksesibel bagi pemilih difabel. Menurutnya, jumlah TPS yang tidak ramah pemilih difabel turun menjadi 1.089 TPS pada Pilkada 2020. 

Pembacaan poin-poin deklarasi dipimpin penyanyi penyandang tunanetra Putri Ariyani, yang salah satunya berkolaborasi untuk pencegahan dan pengawasan serta menindaklanjuti segala pelanggaran pada hak-hak politik disabilitas secara inklusif.

Acara deklarasi turut dihadiri oleh Komisi Nasional Disabilitas (KND), Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD), dan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI). 

Ketua Umum PPUAD Ariani Soekanwo mengaku sudah memperjuangkan pemilu yang ramah dan memudahkan penyandang disabilitas sejak 2004.  

"Tapi kenyataannya masih belum memuaskan dan terlaksana dengan baik," ujar Ariani.

Pihaknya berharap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara yang bakal digunakan untuk Pemilu 2024 dapat terimplementasi dengan baik. Salah satunya, dengan mewujudkan TPS yang ramah bagi pemilih difabel 

"TPS yang akses (bagi disabilitas) itu, jalan menuju TPS harus akses, TPS harus di tempat yang rata. Itu ada di dalam UU 7/2017," ucap Ariani.