Presiden KSPI, Said Iqbal. [Dok. JPNN/M Fathra]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, elemen buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) bakal menggelar aksi unjuk rasa pada Kamis (11/2/2021).

Adapun aksi tersebut, kata Said, terkait dugaan korupsi salah kelola investasi di saham dan reksadana BPJS Ketenagakerjaan.

"Aksi besar-besaran dalam waktu dekat akan dilakukan. Walaupun pandemi corona, kami akan tetap mempertimbangkan protokol kesehatan. Tapi, anggota KSPI yaitu Serikat Pekerja Nasional mungkin besok akan menggelar aksi," kata Said dalam Konferensi Pers KSPI, Rabu (10/2/2021).

Said melanjutkan, aksi tersebut akan digelar di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta. Ia menegaskan, demonstrasi akan menggunakan protokol kesehatan karena masih dalam masa pandemi Covid-19.

Dalam kesempatan yang sama, Said juga mendesak Komisi IX DPR RI untuk membentuk panitia khusus (Pansus) terkait dugaan korupsi salah kelola investasi di saham dan reksadana BPJS Ketenagakerjaan.

Ia meminta Komisi IX DPR membentuk pansus agar persoalan dugaan korupsi tersebut dapat dibahas secara meluas dan melibatkan sejumlah komisi lainnya.

"KSPI mendesak DPR RI Komisi IX untuk membentuk pansus jangan panja, pansus nanti lebih meluas. Jadi gabungan Komisi IX, Komisi terkait dengan hukum yaitu Komisi III. Mungkin ada kaitan dengan investasi, mungkin ya sekali lagi, ada kasus Jiwasraya dan Asabri dengan pemain yang sama yaitu saya minta Komisi VI bisa gabung," kata Said.

Ia menguatkan desakan kepada DPR tersebut karena menduga kasus ini berpotensi menimbulkan korupsi sebesar Rp 43 triliun.

Lebih lanjut, pihaknya akan mengirimkan surat desakan tersebut kepada DPR besok Kamis (11/2/2021).

"Kami minta dibentuk pansus, bukan panja. Kami berkirim surat besok kepada DPR," ujarnya. Sementara, Said mengaku sudah lebih dahulu mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo terkait dugaan korupsi tersebut.

Pada kesempatan tersebut, Said juga berharap salah satu anggota DPR yaitu Obon Tabroni hadir untuk dapat memberi tanggapan mengenai dugaan korupsi itu. Namun, Obon tampak tidak hadir hingga akhir konferensi pers. (Kompas.com)