DIALEKSIS.COM | Jakarta - Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Ariandi Putra mengatakan, pihaknya telah menyerahkan hasil investigasi kebocoran data pribadi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia ke pihak Bareskrim Polri dan KPU.

"Pada hari Sabtu, 2 Desember 2023, pukul 11.00 WIB, BSSN telah menyerahkan laporan hasil investigasi dan forensik digital tahap awal kepada Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Polri dan KPU," kata Ariandi Putra dalam keterangan persnya, Sabtu (2/11/2023).

Adapun Ariandi mengatakan laporan tersebut berupa hasil analisis BSSN dan forensik digital dari sisi aplikasi server yang berguna untuk mengetahui root cause dari dugaan insiden yang terjadi. 

"Laporan tersebut akan ditindaklanjuti oleh Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Polri dari sisi penegakan hukum dan KPU sebagai penyelenggara Sistem Elektronik sesuai dengan kewenangannya masing-masing," katanya.

Di sisi lain, Ariandi menegaskan pihaknya akan terus bersinergi dengan KPU dan Polri terkait pengamanan siber pemilu dan kebocoran data pribadi tersebut. 

Sebelumnya diberitakan, kasus kebocoran data pribadi terjadi pada situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. 

Adapun informasi kebocoran data pribadi ini pertama kali diungkap oleh konsultan keamanan siber Teguh Aprianto, pada Selasa, 28 November 2023. Lewat platform media sosial X @secgron, dirinya membagikan tangkapan layar unggahan hacker bernama Jimbo dengan caption "KPU.GO.ID 2024 Voters RAW DATABASE".

Mengutip postingan @secgron, hacker tersebut mengklaim telah mendapatkan sekitar 252 juta data dalam postingannya di situs jual beli data curian, yakni Breachforums.

Akan tetapi, terdapat beberapa data terduplikasi dan akhirnya setelah melalui proses penyaringan hanya tersisa 204.807.203 data pribadi unik.

Dari data tersebut, Jimbo menjelaskan mendapatkan informasi lengkap mulai dari NIK, NKK, no_ktp (Passport) , Nama, tps_id, Difabel, ektp, jenis_kelamin, tanggal_lahir, tempat_lahir, kawin, alamat, rt, rw, dan banyak lagi. Untuk seluruh data pribadi bocor tersebut, pelaku peretasan memasang harga untuk 204 juta data penduduk Indonesia bocor tersebut sekitar USD 74000 atau sekitar Rp 1,2 miliar.

Dilansir dari Antara, Rabu, 29 November 2023, Informasi kebocoran data penduduk Indonesia ini juga dikonfirmasi oleh pakar keamanan siber Pratama Persadha. Dalam keterangannya, dia mengungkap angka data yang bocor hampir sama dengan jumlah pemilih dalam DPT Tetap KPU. 

"Data pribadi penduduk bocor ini hampir sama dengan jumlah pemilih dalam DPT Tetap KPU dari 514 kab/kota di Indonesia serta 128 negara perwakilan," kata Pratama.