Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menambah 1,079 juta hektare kawasan konservasi laut baru selama satu tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih. [Foto: dok. KKP]
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menambah 1,079 juta hektare kawasan konservasi laut baru selama satu tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Langkah ini merupakan bagian dari percepatan menuju target 10 persen wilayah laut terlindungi pada tahun 2030 serta visi jangka panjang 30x45, yakni 30 persen kawasan laut terlindungi pada 2045. Dengan tambahan tersebut, total luas kawasan konservasi laut Indonesia kini mencapai 30,99 juta hektare.
“Tahun 2025 menjadi fase percepatan dengan fokus pada penetapan kawasan baru, sinkronisasi tata ruang laut, serta penguatan efektivitas pengelolaan melalui sistem EVIKA,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, dalam keterangan resmi yang diterima pada Senin (27/10/2025).
Fokus Lindungi Ekosistem Laut Penting
Perluasan kawasan konservasi laut tahun ini mencakup Seram Bagian Timur, Buru Selatan, Buru, Teonila Serua (Maluku), Aceh Selatan II, Aceh Timur, dan DKI Jakarta. Wilayah tersebut dinilai penting untuk melindungi terumbu karang, padang lamun, dan mangrove yang menjadi penopang utama keanekaragaman hayati laut serta ketahanan pesisir.
Koswara menegaskan, perluasan kawasan konservasi bukan hanya untuk menambah luas wilayah yang dilindungi, tetapi juga untuk memastikan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat pesisir.
“Perluasan kawasan konservasi bukan sekadar menambah angka luasan, tetapi memastikan laut kita benar-benar terlindungi dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Ini bagian dari strategi besar ekonomi biru yang menyeimbangkan perlindungan dan pemanfaatan berkelanjutan,” kata Koswara.
Pantau Efektivitas Lewat Sistem EVIKA
Sementara itu, Direktur Konservasi Ekosistem KKP, Firdaus Agung, menjelaskan bahwa pihaknya terus memantau efektivitas pengelolaan kawasan konservasi laut melalui sistem EVIKA (Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan).
Saat ini, KKP memantau 117 kawasan konservasi laut, dengan 13 kawasan (11 persen) sudah mencapai kategori pengelolaan berkelanjutan. Beberapa di antaranya yakni Pulau Pieh, Kepulauan Kapoposang, Kepulauan Anambas, Gili Matra, Laut Sawu, Pulau Padaido, Raja Ampat, Waigeo Barat, Pantai Penyu Pangumbahan, Nusa Penida, Kepulauan Alor, Kepulauan Derawan, dan Raja Ampat.
“Program ini dijalankan secara kolaboratif dengan pemerintah daerah, lintas kementerian seperti Bappenas, Kemenkeu, KLHK, BRIN, ATR/BPN, serta mitra konservasi seperti WWF, CTC, RARE, Konservasi Indonesia, dan WRI Indonesia,” ujar Firdaus.
Pendanaan program ini berasal dari APBN/DAK, APBD, BLU/BLUD, serta dukungan internasional melalui GEF-8, Blue Planet Fund, dan TFCCA. [in]
Sebelumnya
