Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus. [Foto: Tangkapan layar media dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, mengatakan kondisi sejumlah wilayah di utara Sumatera, khususnya Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, hingga kini dinilai belum sepenuhnya pulih dari berbagai bencana yang melanda beberapa waktu terakhir.
Dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimuljono, Deddy mengusulkan agar sebagian anggaran dari program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dialihkan sementara untuk membantu pemulihan daerah-daerah terdampak bencana tersebut.
Menurut politisi dari Indonesian Democratic Party of Struggle itu, besarnya anggaran program MBG berpotensi menjadi solusi cepat untuk mempercepat pembangunan kembali infrastruktur, perumahan, hingga pemulihan ekonomi masyarakat yang masih terdampak.
“Kalau hanya berangkat dari ketersediaan anggaran, kita bisa membutuhkan ratusan triliun rupiah untuk membangun kembali infrastruktur dan perumahan. Tapi kalau ada keberpihakan, satu minggu saja anggaran MBG dialokasikan untuk daerah bencana, dampaknya akan sangat membantu,” kata Deddy dalam rapat tersebut yang disiarkan langsung melalui TV Parlemen dilansir media dialeksis.com, Rabu (1/4/2026).
Ia menggambarkan bahwa hingga saat ini masih banyak masyarakat korban bencana yang hidup dalam kondisi memprihatinkan, bahkan sebagian masih bertahan di tenda-tenda pengungsian. Kondisi itu, menurutnya, menunjukkan bahwa proses pemulihan belum berjalan optimal.
“Ini persoalan kemanusiaan. Ribuan rakyat kita menderita. Sampai hari ini masih ada yang tinggal di tenda-tenda. Tetapi penjelasan yang kita terima seolah-olah situasinya sudah baik-baik saja,” ujarnya.
Deddy juga menilai informasi mengenai kondisi riil di lapangan belum sepenuhnya tersampaikan secara jelas kepada pemerintah pusat, termasuk kepada Presiden. Ia berharap kementerian terkait dapat membawa persoalan ini ke tingkat pengambilan keputusan tertinggi agar perhatian pemerintah lebih serius.
“Yang kita sesalkan adalah situasi sebenarnya tidak sampai kepada Presiden secara seterang-terangnya. Ini yang perlu kita permasalahkan,” tegasnya.
Lebih jauh, ia mempertanyakan apakah pemerintah sudah memiliki blueprint atau skenario besar mengenai tahapan pemulihan daerah terdampak bencana di wilayah Sumatera, khususnya Aceh. Menurutnya, tanpa perencanaan yang jelas, upaya pemulihan akan berjalan lambat dan tidak terkoordinasi.
“Sudah punyakah kita blueprint atau grand scenario bagaimana tahapan perbaikan daerah yang terkena bencana itu? Supaya kita benar-benar mengerahkan daya dan upaya untuk memperbaiki situasi di sana,” kata Deddy.
Ia bahkan menyarankan langkah alternatif agar pengalihan anggaran MBG tidak mengganggu program utama pemerintah. Salah satunya dengan menyesuaikan jadwal kegiatan sekolah jika diperlukan.
“Saya pribadi berharap, misalnya kalau anak-anak sekolah sementara WFH, anggaran MBG itu diberikan satu minggu saja untuk pembangunan daerah yang terkena bencana. Itu sudah sangat membantu,” ujarnya.
Selain untuk membantu pemulihan daerah, Deddy juga menyinggung bahwa pengalihan anggaran sementara tersebut berpotensi memberikan manfaat lain bagi negara, termasuk membantu pemerintah menghadapi tekanan ekonomi global yang dipicu konflik di Timur Tengah serta keterbatasan pasokan energi.
Oleh karena itu, ia berharap Menteri Dalam Negeri dapat menyampaikan aspirasi tersebut langsung kepada Presiden dalam forum rapat terbatas.
“Kalau kita tidak melihat terhadap penderitaan saudara-saudara kita di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, lalu siapa lagi?” pungkasnya. [nh]
Sebelumnya
