DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., kembali membuat sebuah surat terbuka kepada publik Indonesia. 

Dalam surat tersebut dijelaskan alasan Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D memilih jalan terjal untuk memilih menjadi anggota Partai Demokrat, untuk menjadi Caleg DPR RI di Dapil Il Kalimantan Selatan (Kalsel), dan sekaligus memperjuangkan Anies Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia.

"Saya, Denny Indrayana, kembali memilih untuk berjuang. Memilih untuk mendaki jalan terjal menuju puncak kejayaan, ketimbang bersantai berpangku tangan melihat hukum Indonesia dipermainkan, ketimbang diam menonton keadilan diperjualbelikan," kata Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D dalam surat terbuka yang dilansir media dialeksis.com, Sabtu (10/6/2023).

Prof. H. Denny Indrayana menjelaskan bahwa surat ini disampaikan kepada seluruh Rakyat Indonesia, agar bisa lebih adil membaca sikap kritis dan perjuangan hukum untuk ditegakkan dan ditegaskan.

Menurutnya, Kalau hanya sekedar ingin hidup nyaman dan tenang, dirinya tidak akan masuk politik yang penuh intrik dan tetap bergelut di dunia akademik, menjadi dosen dan Guru Besar di Fakultas Hukum UGM. 

"Tetapi saya memilih berjuang, bertarung di episentrum kekuasaan, di istana, menjadi Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM, dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; lalu Wakil Menteri Hukum dan HAM," ujarnya.

Prof. H. Denny Indrayana mengatakan bahwa bagi keluarga, melepaskan dirinya berpolitik ke ruang publik, berarti makin sulit bercengkerama bersama dan makin banyak serangan politik yang tidak jarang membuat luka.

"Saya sudah "berpolitik" ketika masuk Istana. Saya sudah berpolitik ketika maju pemilihan Gubernur Kalsel. Sekarang hanyalah penegasan lagi sikap politik saya untuk masuk Partai Demokrat. Tidak masuk partai pun, saya sudah lama dicap stempel Demokrat. Sudah lama dianggap, "Orangnya SBY," ujarnya. 

Prof. H. Denny Indrayana mengatakan banyak partai yang menawarkan untuk bergabung. Tiga partai pengusung di Kalsel selain Demokrat adalah Gerindra dan PPP. Ketiganya menawarkan bergabung, belum lagi partai-partai lainnya. 

Dalam hal ini, dirinya tetap memilih Demokrat, karena sudah lama berjuang bersama. Kepada Pimpinan Gerindra dan Ketua PPP kala itu, dirinya mengatakan, merasa terhormat mendapatkan tawaran, namun kalau akhirnya memutuskan masuk Parpol, tidak etis jika menerima tawaran partai lain, dan menolak Demokrat.

"Bagaimanapun Presiden keenam SBY adalah orang yang lebih banyak berjasa dalam perjalanan karir politik saya," ujarnya.

Mengenai Anies Baswedan, dirinya sudah lama mengenal dan berjuang bersama. 

"Demikian pula pilihan pada Anies Baswedan. Kami sudah lama berjuang bersama. Kami sama-sama di Tim 8 bentukan Presiden SBY, melawan kriminalisasi atas pimpinan KPK. Kami sempat berjuang bersama melawan gugatan hukum para oligarki atas pencabutan izin reklamasi di Jakarta dan masalah lahan pembangunan Jakarta International Stadium. Pilihan saya untuk Anies lebih mudah, karena kami sudah lama saling kenal," ujarnya.

Dirinya menduga Anies Baswedan akan berat berjuang untuk mencukupi dana kampanyenya. Hal ini problem yang sama dirinya hadapi ketika maju di Pilgub Kalsel.

"Insting politik dan hati nurani saya memilih bersanding dengan orang yang didzalimi untuk berjuang bersama, meskipun surveinya katanya di urutan nomor tiga. Perjuangan ini bukan hanya sekedar soal kalah dan menang, tetapi lebih penting, ini adalah perjuangan menegakkan hukum yang lebih adil dan lebih antikorupsi," pungkasnya. [NH]