DIALEKSIS.COM | Jakarta - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sedang merayakan ulang tahun lahirnya lembaga penegak etik penyelenggara pemilu. Sudah sewindu usianya. Sejak dari awal dibentuk, DKPP telah memberi bukti kerja dalam mengawal dan mewujudkan kemandirian dan integritas penyelenggara pemilu. 

" Usia sewindu merupakan usia yang relatif muda bagi suatu institusi negara, namun dalam perjalanan usia tersebut DKPP telah membuktikan karya- karyanya dalam upaya mewujudkan kemandiriaan, integritas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat memberikan ucapan ulang tahun DKPP di acara Acara Peringatan Hari Ulang Tahun DKPP RI Ke-8 yang digelar lewat video conference di Jakarta, Jumat (12/6).

Dalam acara Peringatan Hari Ulang Tahun DKPP RI Ke-8 yang digelar secara daring, juga hadir Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Abhan, dan Ketua DKPP, Muhammad selaku tuan rumah.

Menurut Mendagri, selain telah memberi bukti kerja, dan nama DKPP sudah dikenal memiliki imej yang baik dan kepercayaan publik terhadap lembaga penjaga kehormatan penyelenggara pemilu itu juga yang cukup tinggi. Untuk itu, ia mewakili seluruh jajaran di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengucapkan selamat atas prestasi- prestasi yang ditorehkan DKPP. " Tentunya mengharapkan agar integritas dan kepercayaan publik ini akan terus terjaga," ujarnya.

Mendagri merasa bahagia bisa ikut merayakan hari jadi DKPP, meski dirinya tidak bisa hadir langsung secara fisik. Namun katanya, ini tidak mengurangi makna acara peringatan hari jadi lembaga tersebut. Dalam sambutannya, Mendagri juga mengingatkan tugas berat yang akan dihadapi bangsa Indonesia, yakni hajatan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020. Kata Mendagri, pilkada serentak tahun 2020, adalah pekerjaan besar. Pesta pemilihan lokal ini awalnya akan digelar pada bulan September. Tapi, karena munculnya wabah Covid-19, maka sesuai kesepakatan yang diambil dalam rapat dengar pendapat antara pemerintah, penyelenggara pemilu dan DPR, diputuskan pesta demokrasi di 270 daerah akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020.

"Dalam konteks ini peran DKPP akan menjadi sangat penting, tentu kita mengetahui bahwa DKPP sebaagi unsur pengawas melaksanakan tugas untuk check and balance dalam rangka untuk menciptakan kualitas demokrasi yang baik terutama dalam rangka penyelenggaraan dan pengawasan election baik nasional maupun tingkat lokal. Berkaitan dengan peran penting DKPP tersebut maka Kemendagri selaku instansi yang sekarang menjadi induk dari DKPP semenjak tahun 2019, DKPP migrasi dari di bawah Satker Bawaslu menjadi Satker Kemendagri, maka seperti pada tahun sebelumnya kami sudah menyampaikan komitmen untuk mendukung langkah-langkah dan operasional DKPP trutama masalah indepedensi," tutur Mendagri.

Dukungan lainnya dari Kemendagri bagi DKPP, lanjut Mendagri, dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) atau personel. Termasuk dukungan sarana prasarana. Dan yang lebih penting dukungan dari sisi anggaran. Diantaranya, penyesuaian anggaran yang berkaitan dengan pilkada tahun 2020.

"Kami berkomitmen terus dan melakukan langkah-langkah kerjasama dengan Kemenkeu dan saya kira kemarin juga kita sudah melaksanakan rakor bersama untuk menyakinkan bahwa kebutuhan-kebutuhan DKPP dapat terpenuhi oleh pemerintah," katanya.

Kemudian Mendagri kembali menyinggung soal pilkada tahun 2020. Katanya, pilkada di tahun 2020 ini adalah pilkada yang luar biasa atau tidak biasa karena dilaksanakan di tengah pandemic Covid-19. Pandemi Covid ini jadi hal yang luar biasa dan tidak biasa, karena ini pandemi yang terluas dalam sejarah umat manusia.

"Kita tahu bahwa ada beberapa pandemi sebelumnya seperti Spanish flu tahun 1917-1919 yang juga mengakibatkan korban puluhan juta manusia dan yang mungkin yang lebih besar lagi dalam angka korban adla5h black death di abad ke 14 di Eropa dan Asia Tengah. Namun dalam segi jumlah korban yang meninggal memang dua pandemi tersebut lebih besar dari Covid-19. Namun Covid-19 ini merupakan pandemi terluas yang hingga hari ini melanda hampir 216 negara. Hampir semua negara di dunia. Pandemi ini juga merupakan wabah outbreak yang pertama kali terluas dalam sejarah bangsa Indonesia modern semenjak tahun 1945. Kita sebelumnya pernah menghadapi outbreak wabah seperti kolera, demam berdarah, malaria, dan lain -lain," urai Mendagri.

Namun wabah-wabah itu, kata Mendagri terjadi ditingkat lokal, belum pernah terjadi tingkat nasional. Tapi kali ini, bangsa Indonesia mengalami pandemi atau wabah terluas. Sebab dalam konteks Indonesia, 34 provinsi, semuanya terampak. Dan sekitar 400 kabupaten atau kota juga terdampak. Ini menunjukkan bahwa memang bangsa Indonesia mengalami sejarah baru.

"Dan kita semua yang hadir pada saat ini di zaman ini. Kita adalah saksi sejarah. Saksi sejarah dunia dan saksi sejarah bangsa Indonesia, "katanya.

Pilkada tahun 2020, kata Mendagri, juga menjadi pesta demokrasi yang luar biasa, karena dilaksanakan di tengah pandemi. Sehingga keadaanya saat ini adalah extraordinary. Tidak ada format yang pas bagi setiap negara menghadapi ini. Tidak ada juga format yang pas bagi setiap daerah untuk menghadapi situasi seperti sekarang ini. Semua sedang mencari format. Sehingga kemudian muncullah upaya-upaya untuk menyeimbangkan antara permasalahan kesehatan publik, masalah kemanusiaan, dan dengan permasalahan dampaknya. Yaitu di bidang keuangan, ekonomi. Bahkan di negara-negara lain sudah terjadi masalah sosial dan budaya.

" Baru saja juga saya melihat tv internasional bagaimana lockdown yang terjadi di Beirut Lebanon mengakibatkan kerusuhan. Kita masih bersyukur bahwa bangsa aindonesia di tengah-tengah outbreak seperti ini kita mengalami dampak masalah kesehatan dampak masalah keuangan dan ekonomi, dampak permasalah sosial tapi tidak berdampak pada maslah keamanan kita. Mari berdoa kepada Allah SWT agar bangsa Indonesia tidak terganggu dalam situasi keamanan dan kita bisa menyelsaikan permasalahan ini," ujarnya.

Untuk itulah sejumlah negara di dunia, menurut Mendagri, termasuk Indonesia ini berusaha menyeimbangkan antara permaslahan kesehatan publik dengan permasalahan-permasalan dampaknya, baik masalah ekonomi, keuangan, sosial, dan lain-lain. Dan ini membrikan dampak dalam konteks agenda politik pemerintahan atau pilkada yang awalnya dijadwalkan pada bulan September, kemudian ditunda dan menjadi digelar pada bulan Desember 2020.

"Oleh karena itu peran DKPP menjadi sangat penting dalam rangka untuk menjaga kualitas demokrasi dari pilkada 2020 ini bisa berjalan lancar dan tetap dalam posisi melakukan check and balance. Namun sekali lagi ini keadaan yang luar biasa. Banyak perubahan-perubahan yang harus dilakukan. Teman-teman di KPU berkja keras untuk menghadapi situasi ini. Menyelenggarakan pemilihan di situasi yang tidak ringan. Teman-teman di Bawalsu juga demikian. Pemerintah juga demikian. Oleh karena itu dan saya kira masyarakat juga menghadapi persoalan yang tidak mudah. Kita menghadapi tantangan yang harus kita hadapi bersama. Oleh karena itu tantangan ini harus dihadapi melalui kebersamaan. Ini harus dihadapi juga dengan fleksibilitas," katanya.

Dan kalau melihat dinamika yang ada, kata Mendagri, tidak ada satu orang pun ahli yang bisa menyatakan kapan pandemi Covid ini akan selesai. Oleh karena itu, semua sepakat akan melaksanakan pilkada dengan protokol kesehatan Covid-19.

" Untuk itu tanpa bermaksud untuk menafikan independensi dan kemandirian rekan-rekan DKPP dan juga tanpa bermaksud untuk mengintervensi dan tentunya tanpa bermaksud untuk mereduksi kualitas demokrasi pilkada 2020, saya hanya ingin berpesan kepada teman-teman DKPP, mari kita mengawal pilkada 2020 ini dengan baik. Namun mohon kiranya dapat mempertimbangkan berbagai aspek yang lain. Aspek-aspek tersebut mungkin menjadi pertimbangan utama di situasi normal. Aspek yuridis formal tetap menjadi pegangan utama, faktor hukum tapi juga kita lihat juga aspek sosio psikologi masyarakat. Aspek sosio kultural masyarakat. Bahkan aspek sosio politis masyarakat, bahkan juga aspek keamanan dan kesehatan publik," kata Mendagri panjang lebar.

Dirinya paham bahwa DKPP memiliki power yang sedemikian besar. Keputusannya adalah final and binding. Oleh karena itu keputusan power yang sedemikian besar ini dengan independensi yang ada, dan tanpa ada maksud Kemendagri mengintervensi, Mendagri minta power dijaga betul. Agar power ini selain juga dapat membangun trust public tapi dapat juga mendukung penyelenggaraan pilkada 2020 tanpa meninggalkan kualitas demokrasi dan mmpertimbangkan berbagai aspek-aspek yang tadi disebutkannya.

 " Saya kira itu yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman DKPP dan bapak ibu sekalian. Sekali lagi saya ucapkan selamat merayakan ulang tahun yang ke 8, sewindu kepada DKPP. Kemendagri akan tetap, sekali lagi mendukung langkah-langkah dan kebijakan operasional DKPP dan tentunya kita semua saya harapkan semua pihak juga mendukung dan terakhir tentunya semoga Allah SWT memberikan petunjuk kekuatan kepada kita semua dalam rangka untuk melanjutkan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara Semoga, Insya Allah permasalahan Covid-19 ini akan cepat selesai atau setidak-tidaknya cepat melandai dan bisa dikendalikan," pungkas Mendagri. (j)