DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily meminta pemerintah melakukan evaluasi lebih dulu sebelum memutuskan memperpanjang penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

"Apakah kebijakan PPKM Darurat ini perlu diperpanjang? Pertanyaan ini banyak ditanyakan ke saya. Saya menjawabnya sederhana: evaluasi dulu PPKM Darurat selama dua minggu ini," kata Ace kepada CNNIndonesia.com, Rabu (14/7).

Dia menyampaikan, hasil evaluasi tersebut nantinya bisa memberikan berbagai macam informasi, seperti ihwal tingkat positivity rate dari tingkatan penularan Covid-19 setelah penerapan PPKM Darurat selama dua minggu.

Jika kasus penularan Covid-19 masih belum terkendali dengan baik atau belum ada tanda-tanda mereda, Ace meminta pemerintah tidak bertaruh dengan kesehatan masyarakat.

"Sejauh mana penanganan kesehatan masyarakat, adakah efektivitas pengetatan mobilitas masyarakat ini terhadap pengendalian penularan terutama penurunan angka keterisian fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan rumah sakit darurat yang telah dipersiapkan," ucapnya.

Di sisi lain, Ketua DPP Partai Golkar itu juga mendesak pemerintah menggenjot program vaksinasi Covid-19.

Menurutnya, pemerintah harus memastikan persediaan vaksin dari berbagai macam merek yang memiliki tingkat efikasi tinggi dan merata, serta memastikan program vaksinasi berjalan secara merata hingga ke daerah-daerah pelosok.

"Jangan bertaruh dengan kesehatan masyarakat. Covid-19 merupakan penyakit menular yang berdampak kepada berbagai aspek, terutama ekonomi. Selesaikan dulu tingkat pengendalian penularannya, pastikan ketersediaan fasilitas kesehatan yang merata dan terjangkau masyarakat," tambah Ace.

Terpisah, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan semua kebijakan yang diperlukan untuk mengendalikan pandemi Covid-19, termasuk memperpanjang PPKM selama enam pekan.

Ia berkata, harga nyawa dan kesehatan masyarakat tidak bisa ditukar dengan apapun. Namun, Mardani mengingatkan bahwa tes (testing) dan pelacakan (tracing) yang merupakan bagian dari strategi PPKM Darurat seharusnya dimaksimalkan.

Menurutnya, angka jumlah orang yang dites sejauh ini masih jauh dari target pemerintah yaitu sekitar 120 ribu hingga 145 orang, sementara target pemerintah berada di angka 324.283.

"Bahkan WHO menyebut, per 9 Juli kmrn hrs nya kita telah melakukan tes kpd 581.500 orang per hari. Belum lagi masih maraknya sektor non-esensial yg tetap buka. Imbasnya pembatasan mobilitas masyarakat kurang optimal," tutur Mardani.

Ia juga mengingatkan bahwa kehadiran pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah darurat di tengah masyarakat saat ini bisa menumbuhkan kepercayaan masyarakat, khususnya untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan.

Menurutnya, ketidaksatuan dalam instruksi, istilah, kebijakan dan kerap saling koreksi antarinstansi di pemerintahan menjadi fenomena harian yang berdampak pada ketidakpercayaan publik.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan skenario PPKM darurat dapat berlangsung hingga 6 minggu. Hal itu dilakukan untuk menekan penyebaran covid-19.

"PPKM Darurat selama empat sampai enam minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan," tulis paparan Sri Mulyani dalam rapat virtual dengan Banggar DPR awal pekan ini. (CNN Ind)