Ghufran Zainal Abidin, anggota Komisi VI DPR RI asal Aceh. Foto: doc Dialeksis.com

DIALEKSIS.COM | Jakarta -  Ghufran Zainal Abidin, anggota Komisi VI DPR RI asal Aceh, menyatakan dukungannya penuh kepada Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dalam upaya segera menghapuskan kebijakan wajib barcode saat pengisian bahan bakar di SPBU. Menurut  Ghufran, langkah tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap kekhususan Aceh, selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015, pasal 270.

“Segala kebijakan yang akan diterapkan di Aceh harus melalui koordinasi dan komunikasi intensif dengan pemerintah daerah. Pencabutan barcode BBM seharusnya merupakan hak dan kewenangan pemerintah Aceh, mengingat kebijakan tersebut sebelumnya dipaksakan oleh pemerintah pusat tanpa kesepakatan bersama,” ujar  Ghufran kepada Dialeksis, Sabtu (15/02/2025).

Sebagai anggota Komisi VI yang menaungi urusan BUMN dan perdagangan,  Ghufran menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Aceh di tingkat nasional.

“Keinginan Gubernur Muzakir Manaf untuk menghapuskan barcode BBM didasari oleh informasi, keluhan, dan pengalaman pribadi beliau dalam mengamati pemberlakuan kebijakan tersebut di seluruh wilayah Aceh. Ini adalah panggilan agar tata kelola distribusi BBM di Aceh lebih responsif terhadap kebutuhan lokal,” tambahnya.

Langkah ini mendapat sorotan tajam setelah Gubernur Aceh terpilih, Muzakir Manaf (Mualem), dalam pidato perdananya usai dilantik oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, pada Rabu (12/2/2025) dalam sidang paripurna DPR Aceh. Muzakir Manaf menegaskan bahwa kebijakan barcode akan segera dicabut, sekaligus menegaskan bahwa segala keputusan sebelum diterapkan di Aceh wajib mendapat persetujuan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah Aceh.

 Ghufran menekankan pentingnya kolaborasi dan koordinasi lintas sektor, terutama melalui peran Pertamina dan multi pihak terkait, dalam menyusun kebijakan distribusi BBM yang lebih inklusif. 

“Ini adalah langkah strategis untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan nasional dan kekhususan daerah. Pemerintah pusat harus bisa mendengarkan dan menghargai otonomi Aceh, sehingga sinergi antara pusat dan daerah dapat terwujud demi kesejahteraan seluruh masyarakat,”ungkapnya.

“Dengan dukungan dari legislatif dan komitmen kuat pemerintah Aceh, diharapkan penghapusan barcode di SPBU akan segera terealisasi. Langkah ini bukan hanya menyelesaikan permasalahan administratif, melainkan juga merupakan upaya untuk mewujudkan tata kelola BBM yang lebih adil dan sesuai dengan karakteristik lokal di Aceh,” pungkasnya.