Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily. Foto: Ist

DIALEKSIS.COM | Nasional - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengklaim pihaknya ingin biaya haji terjangkau rakyat. Pernyataan itu disampaikan Ace merespons usulan pemerintah terkait kenaikan biaya haji 2023 yang mencapai Rp69 juta.

Jumlah ini menuai kritik lantaran tahun lalu biaya ibadah haji yang dibebankan ke masyarakat sebesr Rp39 juta. Dengan kata lain ada kenaikan Rp30 juta di tahun ini jika usulan pemerintah disepakati.

"Prinsipnya, kami ingin biaya haji ini dapat terjangkau masyarakat sesuai dengan prinsip istitho'ah atau kemampuan," kata Ace melalui keterangan tertulisnya, Senin (23/1).

Namun meski mengklaim biaya haji terjangkau rakyat, Aceh mengatakan DPR tetap mempertimbangkan sustainibilitas keuangan haji dan keadilan nilai manfaat bagi seluruh jemaah haji.

Terkait penggunaan nilai manfaat yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), ia memandang, hal itu juga perlu diatur agar dapat berkeadilan.

Ace mengatakan nilai manfaat adalah hak seluruh jemaah haji Indonesia, termasuk lebih dari 5 juta jemaah yang masih menunggu antrean berangkat.

"Kami tidak ingin nilai pokok keuangan dan nilai manfaat jemaah haji tahun depan dan seterusnya terpakai untuk jemaah haji tahun ini. Ini yang kami sedang hitung bersama dengan BPKH," ujarnya.

Oleh karena itu, Ace meminta BPKH memastikan ketersediaan dana haji yang diperuntukkan sebagai nilai manfaat untuk haji tahun ini.

"Pihak BPKH sangat penting dalam memastikan biaya haji tahun ini. Besaran nilai manfaat yang diusulkan 30 persen apakah masih mungkin mengalami perubahan komposisi menjadi lebih besar atau tidak," katanya.

Lebih lanjut, Ace mengaku komisinya masih akan membahas dengan pihak-pihak terkait dalam pembiayaan haji 2023 pada pekan ini.

"Dalam minggu ini, kami akan rapat dengan Dirjen Haji & Umroh, Kementerian Kesehatan RI, pihak maskapai penerbangan, dan PT Angkasa Pura, serta pihak-pihak lain yang terkait dengan layanan haji baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi terutama tentu dengan pihak BPKH," tutur dia. 

BPIH 2023 ditargetkan rampung pada 13 Februari 2023. Ace berharap BPIH 2023 sudah dapat diputuskan bersama dan telah resmi ditetapkan. "Kami memiliki target 13 Februari 2023 ini BPIH tahun ini bisa diputuskan bersama dan sudah fixed," tuturnya.

Pemerintah melalui Kemenag mengusulkan BPIH 2023 sebesar Rp98,8 juta per calon jemaah. Dari jumlah itu, setiap jemaah akan dibebani sebesar 70 persen atau sebesar Rp69 juta. Sementara, 30 persen sisanya ditanggung oleh nilai manfaat dana haji sebesar Rp29,7 juta.

Jumlah biaya yang dibebankan kepada jemaah itu naik dari biaya haji 2022, dari semula sekitar Rp39 juta atau sekitar 60 persen menjadi 70 persen dengan nilai Rp69 juta.

Sebenarnya kenaikan biaya haji tahun ini hanya sekitar Rp514 ribu. Namun karena tahun ini pemerintah hanya ingin mengalokasikan 30 persen nilai manfaat untuk membantu penyelenggaraan ibadah haji, maka biaya yang dibebankan pada jemaah jadi sangat membengkak. [cnnindonesia.com]