Sejumlah kendaraan antre untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) solar subsidi di salah satu SPBU di Meulaboh, Aceh Barat, Aceh, Sabtu (27/8/2022). Antrean kendaraan yang didominasi mobil mini bus dan truk angkutan terjadi di sejumlah SPBU karena tidak seimbangnya ketersediaan bahan bakar solar bersubsidi dengan kebutuhan masyarakat. - Antara/Syifa Yulinnas.

DIALEKSIS.COM | Nasional - Sejumlah konflik terkait dengan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai muncul di lapangan seiring mengemukanya wacana keterbatasan komoditas ini. Konflik antara sopir truk dengan petugas SPBU dilaporkan terjadi di Bengkulu. 

Sementara nelayan di Kepri dilaporkan kesulitan mendapatkan solar sehingga tidak dapat melaut. Adapula praktik penimbunan BBM bersubsidi di Bangka Belitung untuk kemudian disalurkan ke penambang timah. 

Kasus di Bengkulu ditindaklanjuti dengan penghentian penjualan BBM subsidi jenis bio solar di salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Umum (SPBU) KM 6,5 Kota Bengkulu. 

Area Manager Communication Relations CSR Sumbagsel PT Pertamina Patra Niaga Tjahyo Nikho Indrawan saat dikonfirmasi, Sabtu (28/8/2022), mengatakan stop penjualan solar tersebut berlaku sejak hari ini (27/8/2022). 

"Karena ada keributan antara pihak SPBU dengan supir truk batu bara dan untuk keamanan SPBU mereka memilih tidak jualan solar bersubsidi dulu," kata Tjahyo.

Pertamina menyayangkan masih banyak truk pengangkut batubara yang mengisi BBM subsidi bio solar dan kerap membuat operator di SPBU tidak nyaman. Beberapa oknum sopir truk pengangkut batubara memaksa SPBU untuk tetap menyalurkan solar bersubsidi kepada pihak supir truk. Padahal, Surat Edaran dari Kementerian ESDM Nomor : 4E/MB 01/DJBS/2022 tentang penyaluran BBM jenis bahan bakar tertentu. Bahwa pengisian BBM subsidi jenis solar tidak diperuntukkan untuk mobil truk pengangkut mineral dan batu bara.

Nelayan Tak Melaut 

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Riau Tengku Said Arif Fadillah meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menambah kuota solar bersubsidi untuk mengatasi krisis bahan bakar yang dialami para nelayan. 

"Dalam beberapa pekan terakhir nelayan di Kepri mengalami kesulitan mendapatkan solar, sehingga tidak dapat melaut. Banyak kapal di Bintan, Tanjungpinang, Lingga, Batam, Natuna, Karimun dan Anambas yang parkir di pelabuhan, sehingga produksi ikan menurun," kata Arif di Tanjungpinang, Sabtu. 

Mantan Sekda Kepri itu menjelaskan, jumlah nelayan di Kepri mencapai 194.221 orang, sebagian besar merupakan nelayan tangkap. Berdasarkan hasil kajian DKP Kepri, solar yang dibutuhkan nelayan mencapai 124.000 kilo liter.

Sementara kuota solar bersubsidi yang diberikan BPH Migas 126.000 kilo liter, namun tidak hanya digunakan untuk nelayan, melainkan juga kapal komersial yang disubsidi pemerintah, UMKM dan pariwisata. 

Permasalahan yang muncul ke permukaan yakni tidak ada pembatasan pembelian solar bersubsidi tersebut untuk kegiatan selain nelayan. Hal itu menjadi salah satu menyebab terjadinya kelangkaan solar untuk nelayan. "Kami ingin nelayan mendapat kuota solar khusus, tidak bercampur dengan aktivitas lainnya," ucapnya.

Penyelewengan BBM

Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengawasi ketat stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk mencegah penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan antrean kendaraan di SPBU daerah ini.

"Kami tegaskan masyarakat khususnya penerima subsidi untuk tidak menimbun BBM bersubsidi ini," kata Kepala Polda Provinsi Kepulauan Babel Irjen Pol Yan Sultra, di Pangkalpinang, Sabtu (27/8/2022).

Ia mengatakan selama pengawasan di SPBU ini, Polda Kepulauan Babel telah berhasil mengamankan pengerit BBM subsidi. Mereka mengerit BBM bersubsidi untuk dikumpulkan dan dijual ke penambang bijih timah inkonvensional.

"Modus pengerit BBM bersubsidi ini, mereka menggunakan mobil umum membeli BBM dan disimpan di rumah, setelah itu mereka kembali lagi ke SPBU lainnya untuk membeli BBM subsidi tersebut," ujarnya lagi.

Dia menegaskan para pengendara yang nakal ini terus dipantau, karena mereka akan menyalurkan BBM bersubsidi tersebut ke tambang timah.

Area Manager Communication, Relation dan CSR Pertamina Regional Sumbagsel Tjahyo Nikho Indrawan mengatakan selama Agustus 2022 telah memberi sanksi kepada SPBU, karena menyelewengkan penyaluran BBM bersubsidi.

"SPBU ini terbukti menjual BBM bersubsidi kepada kendaraan tangki modifikasi untuk ditimbun untuk dijual kembali ke masyarakat dengan harga tinggi," ujarnya.

[Antara]

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul "Konflik Imbas Keterbatasan BBM Mulai Mencuat", Klik selengkapnya di sini: https://ekonomi.bisnis.com/read/20220828/44/1571363/konflik-imbas-keterbatasan-bbm-mulai-mencuat.

Author: Newswire

Editor : Miftahul Ulum

Download aplikasi Bisnis.com terbaru untuk akses lebih cepat dan nyaman di sini:

Android: http://bit.ly/AppsBisniscomPS

iOS: http://bit.ly/AppsBisniscomIOS.