Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Jaringan Mubalig Muda Indonesia (JAMMI) merespon isu reshuffle (perombakan) kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. Koordinator JAMMI, Irfaan Sanoesi mengungkapkan bahwa perombakan kabinet harus berdasarkan asas kebaikan (kemaslahatan) bersama.

“Reshuffle adalah hak perogratif Presiden. Namun demikian, merombak posisi A ke posisi B maupun sebaliknya, atau merombak nomenklatur kementerian harus berdasarkan riset yang dalam dan kemaslahatan bersama,” ungkap Irfaan melalui keterangan tertulis, Jumat (16/4/2021).

Sebelumnya Presiden Jokowi mengusulkan pembentukan Kementerian Investasi. Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin pada Selasa 13 April 2021 pun menyebut reshuffle kabinet akan dilakukan Presiden Jokowi pada pekan ini.

JAMMI pun menyinggung isu perombakan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP). JAMMI menilai peran Moeldoko di tubuh pemerintahan sangat vital sebagai benteng aliran paham radikalisme dan penjaga NKRI.

“Evaluasi seluruh jajaran kabinet merupakan aspek yang sangat penting demi perbaikan etos kerja para pembantu Presiden. Dan itu harus dilakukan.”

“Jadi sangat disayangkan jika ada pengamat yang menyatakan Pak Moeldoko harus dibebastugaskan dari kabinet Presiden Jokowi, mengingat peran Pak Moeldoko yang sangat vital,” ujarnya.

Dia mengingat ketika Moeldoko sowan silaturahmi ke pesantren-pesantren yang berada di seluruh penjuru daerah di Indonesia. Menurutnya langkah Moeldoko ini penting sebagai penyambung lidah umara (pemerintah) kepada ulama terkait kerja bersama upaya membendung paham radikalisme dan terorisme di Indonesia.

“Yang tak terlupakan dari Pak Moel adalah ketika dia sowan kepada para sesepuh kyai mengantisipasi paham radikalisme ditunggangi oleh para elit politik untuk kepentingan elektoral,” kenangnya [beritasatu.com].