Airlangga berharap dengan adanya satu data tersebut program pemerintah ke depan akan lebih tepat sasaran.

“Jadi tidak hanya data yang spesifik dimiliki oleh kementerian masing-masing, tetapi secara nasional data sosial registrasi juga ter- update. Untuk program-program pemerintah itu nanti akan lebih tepat sasaran sesuai dengan data yang direkam 100 persen melalui sensus ini,” sambungnya.

Airlangga menjelaskan bahwa Presiden Jokowi telah menginstruksikan jajarannya untuk membuka seluruh data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah ditugaskan untuk melakukan pendataan secara nasional dan pendataan tersebut akan dilakukan mulai bulan Oktober hingga Desember dengan melibatkan 400 ribu petugas lapangan.

Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta agar seluruh data dimutakhirkan secara total. Seperti data DTKS yang masih berbasis data tahun 2011, Presiden meminta untuk segera diperbarui, sehingga data yang ada merupakan data terkini.

“P3KE konsentrasi kepada kemiskinan di mana P3KE itu menggunakan data DTKS, menggunakan data Dukcapil, dan juga ditapis sekali lagi dengan BKKBN. Jadi data di P3KE sudah lebih ter-update. Namun, data DTKS kan awalnya di tahun 2011 di mana itu dimutakhirkan secara bertahap,” tambahnya.

Saat ini untuk pendataan, kata Airlangga, akurasi data akan lebih baik lagi karena petugas juga akan melakukan penandaan tempat atau geotagging dalam prosesnya. Hal tersebut juga dilakukan pada saat pemutakhiran data P3KE. (BPMI Setpres)