Mugiyanto (baju putih) bersama keluarga korban menemui Moeldoko foto: Dok. Kantor Staf Presiden 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ikatan Keluarga Orang Hilang (IKOHI) menemui Kepala Staf Presiden Moeldoko di kantornya, Jakarta, kemarin, Rabu (13/3). IKOHI meminta pemerintah memastikan status saudara dan anak-anak mereka yang hilang.

Ketua IKOHI Mugiyanto mengatakan keberadaan 13 aktifis yang hilang 21 tahun lalu itu sangat penting untuk dipastikan bagaimana statusnya, apakah mereka masih hidup atau sudah meninggal.

"Apalagi kasus ini juga sudah ada rekomendasi dari Komnas HAM dan DPR," kata Mugiyanto, seperti yang dikutip dari cnnindonesia.com hari ini. 

IKOHI juga meminta kepada pemerintah untuk segera menerbitkan dokumen resmi terkait status kependudukan korban yang masih hilang. Disamping itu, mereka berharap pemerintah memberikan kompensasi atau bantuan untuk mendapat beasiswa pendidikan, kesehatan, dan bantuan biaya hidup bagi keluarga yang ditinggalkan. 

Atas nama keluarga korban, Mugiyanto meminta pemerintah mempercepat ratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa. 

"Tinggal satu konvensi ini yang belum diratifikasi. Kami yakin Pak Jokowi mampu," ujar Mugiyanto.

Dalam kesempatan itu, IKOHI juga menyampaikan sikap politiknya untuk tidak memilih pemimpin yang tidak pernah tersangkut kasus pelanggaran HAM. Menurut Mugiyanto ini merupakan mandat kongres IKOHI yang dilaksanakan Oktober 2002 silam. 

Sementara itu Moeldoko mengapresiasi langkah keluarga korban yang terus memperjuangkan keberadaan nasib anggota keluarganya. Menurutnya, pengungkapan keberadaan aktivis yang hilang penting diketahui oleh generasi sekarang tentang sejarah kelam yang pernah menimpa republik ini. 

Mantan Panglima TNI itu berjanji akan menyampaikan tuntutan keluarga korban kepada Jokowi.

"Pasti nanti akan saya sampaikan kepada beliau," kata Moeldoko.