[Dok. Dukcapil.kemendagri.co.id]

DIALEKSIS.COM | Majene - Di tengah bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di tanah air, pemerintah hadir di tengah warga yang mengalami bencana. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri berpesan agar semua kementerian dan lembaga (K/L) berkoordinasi di lapangan untuk memastikan bahwa negara hadir di tengah-tengah bencana banjir, gempa dan erupsi gunung berapi yang sedang dialami warga, yaitu masing-masing di Kalsel, Sulbar serta di Yogyakarta dan sekitarnya.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian telah mengeluarkan Surat Edaran terkait potensi bencana hidrometeorologi. Mendagri Tito meminta Pemda agar proaktif hadapi potensi bencana alam. 

"Bencana harus diantisipasi oleh pemerintah daerah, tidak hanya kalau sudah terjadi, tapi sebelum itu (terjadi) sudah diantisipasi. Surat edaran sudah saya kirim, tapi pada kesempatan ini saya sampaikan, teman-teman kepala daerah jangan bersikap responsif, pada saat sudah kejadian, tetapi harus bersikap proaktif antisipatif," kata Mendagri Tito berpesan.

Selain menurunkan tim tanggap bencana dari BNPB dalam rangka tugas kemanusiaan melayani korban bencana, Ditjen Dukcapil secara pro aktif menerjunkan Tim Dukcapil yang bekerja secara bergantian mendampingi Dinas Dukcapil provinsi dan kabupaten/kota setempat untuk membantu korban bencana, khususnya di Provinsi Kalsel dan Sulbar yaitu di Kabupaten Mamuju dan Majene.

Hingga Minggu tanggal 31 Januari 2021, tim kolaborasi telah mendata serta mengganti dokumen kependudukan yang hilang dan rusak akibat bencana banjir atau gempa. 

"Ini rutin dilakukan Dukcapil setiap ada bencana kita langsung bergerak aktif mendata dan mengganti dokumen warga hilang rusak tersebut dengan gratis," kata Prof. Zudan yang terus memonitor pergerakan Tim Dukcapil ini.

Dari Tim Dukcapil di Sulawesi Barat dilaporkan sejak tim turun pada 20 Januari 2021 hingga Minggu (31/1/2021) telah diterbitkan sebanyak 3.549 Kartu Keluarga pengganti bagi korban gempa bumi yang KK-nya hilang atau rusak.

Selain itu, tim Dukcapil juga melayani penerbitan Akta Kematian bagi warga setempat yang meninggal akibat gempa bumi yang melanda daerah tersebut.

"Tercetak sebanyak 72 Akta Kematian yang terdiri dari 53 warga Mamuju, 13 Majene, 1 Mamuju Tengah, 1 Pasangkayu, dan 4 warga non Sulbar," kata Asep Firdaus, Ketua Tim Jemput Bola Ditjen Dukcapil Kemendagri di Sulbar, Minggu (31/01/2021).

Untuk warga non Sulbar, Asep mengaku pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Dukcapil daerah asal masing-masing korban untuk segera diterbitkan Akta Kematiannya secara elektronik.

"Lalu kami koordinasikan juga agar segera dikirimkan file berbentuk PDF untuk dapat diserahkan kepada keluarga korban di Sulbar," kata dia menutup keterangan.