Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengatakan, regulasi diperlukan agar perkembangan inovasi teknologi kesehatan berjalan aman, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. [Foto: dok. Kemenkes]
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI akan mengatur seluruh platform pelayanan kesehatan digital di Indonesia, mulai dari praktik telemedisin, pencatatan rekam medis, perizinan dokter, hingga penetapan tarif layanan.
Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengatakan, regulasi diperlukan agar perkembangan inovasi teknologi kesehatan berjalan aman, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Salah satu tugas pemerintah adalah mengatur. The duty of the government is to govern, yaitu memberikan regulasi bagi seluruh platform digital kesehatan yang ada di Indonesia," kata Dante.
Menurut dia, perkembangan layanan kesehatan digital semakin pesat sejak pandemi Covid-19. Mulai dari telemedisin, konsultasi daring, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk mencari informasi dan memeriksa keluhan kesehatan.
Namun, perkembangan tersebut juga menghadirkan tantangan, terutama menyangkut keakuratan informasi dan tanggung jawab hukum atas layanan kesehatan digital.
Untuk itu, Kemenkes menerbitkan buku panduan Sandbox Kesehatan sebagai acuan pengujian inovasi, termasuk teknologi AI dan telemedisin. Regulasi tersebut mengatur integrasi layanan digital dengan rekam medis, perizinan praktik dokter melalui Surat Izin Praktik (SIP), serta tarif pelayanan.
Perluas akses layanan kesehatan
Dante menegaskan, digitalisasi kesehatan tidak boleh memperlebar kesenjangan pelayanan antarwilayah. Sebaliknya, teknologi harus mampu mendekatkan akses masyarakat terhadap tenaga medis, termasuk di daerah terpencil seperti Papua.
"Pelayanan digital justru tidak akan memperbesar kesenjangan, melainkan mendekatkan layanan kesehatan secara konkret kepada masyarakat," ujarnya.
Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemenkes, Eko Sulistijo, mengatakan Sandbox Kesehatan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mendorong transformasi kesehatan melalui pengujian inovasi teknologi.
Inovasi yang lolos pengujian akan didorong untuk memperoleh rekomendasi regulasi maupun pengembangan industri sehingga dapat memperkuat pelayanan kesehatan, mulai dari tingkat primer hingga rujukan.
Diikuti lebih dari 60 inovasi
Dukungan juga datang dari Inggris. Head of Economics and Social Affairs British Embassy, Samuel Hayes, menyebut jumlah inovator yang mengikuti Sandbox Kesehatan meningkat signifikan sejak program tersebut dimulai pada 2023.
Pada tahun pertama, tercatat 15 inovator mendaftar. Kini, jumlahnya telah melampaui 60 inovasi, dengan 39 di antaranya memperoleh akreditasi.
Hayes mengatakan, Inggris memiliki pengalaman dalam penerapan regulatory sandbox sejak 2015 melalui Financial Conduct Authority di sektor keuangan. Pengalaman tersebut menjadi salah satu dasar dukungan Inggris terhadap pengembangan regulasi inovasi kesehatan digital di Indonesia.
Kolaborasi kedua negara juga diperkuat melalui kemitraan strategis Inggris-Indonesia, nota kesepahaman antara Kemenkes dan Department of Health and Social Care Inggris, serta platform kesehatan Tangguh+.
Hayes berharap kerja sama tersebut terus berkembang untuk memperkuat ekosistem inovasi teknologi kesehatan yang mengutamakan keselamatan, etika, dan kemudahan akses masyarakat. [in]
Sebelumnya
