Foto: Ist

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan sebanyak 11 Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam proses pengajuan penempatan dana pemerintah. Saat ini, program tersebut memasuki gelombang ketiga.

"Saat ini sedang di-review pengajuan dari beberapa BPD. Ada 11 yang nanti kami proses di minggu-minggu depan," ujar Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Andin Hadiyanto dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XI, Rabu (25/11).

Ia memaparkan total penempatan dana pemerintah di BPD mencapai Rp14 triliun kepada 11 BPD per 9 Oktober 2020. Itu terdiri dari penempatan gelombang I sebesar Rp11,2 triliun kepada 7 BPD dan gelombang II Rp2,8 triliun kepada 4 BPD.

Sementara itu, jika digabungkan dengan penempatan dana di Bank Himbara sebesar Rp47,5 triliun, maka jumlahnya mencapai Rp64,5 triliun.

"Dari alokasi Rp66,9 triliun, outstanding Rp64,5 triliun, jadi masih ada Rp2,49 triliun sisa alokasi pada klaster UMKM," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Supriyatno mengatakan penempatan dana pemerintah ini menimbulkan keirian pada BPD lain yang belum menerima dana tersebut.

"Kondisi optimis ini juga menimbulkan, kalau saya katakan timbulkan keirian BPD lain. Paling tidak, 26 BPD yang tergabung di Asabanda untuk ke depan dipikirkan untuk bisa dapatkan kesempatan kelola dana pemerintah," tuturnya.

Ia merinci sebanyak 11 BPD yang mengajukan penempatan dana tersebut, nilai pengajuannya mencapai Rp5,1 triliun.

Mereka meliputi, Bank Aceh Syariah sebesar Rp500 miliar, Bank Nagari Rp250 miliar, Bank Bengkulu Rp500 miliar, Bank Sumatra Selatan dan Bangka Belitung (Sumsel Babel) Rp750 miliar, dan Bank NTB Syariah Rp500 miliar.

Selanjutnya, Bank Kalimantan Selatan Rp500 miliar, Bank Sulawesi Tengah Rp500 miliar, Bank Kalimantan Tengah Rp250 miliar, Bank Nusa Tenggara Timur (NTT) Rp100 miliar, Bank Maluku Malut Rp1 triliun, dan Bank Sulawesi Tenggara Rp250 miliar [cnnindonesia].