Pelaksanaan Business Matching 2024 yang diselenggarakan Kementerian Perindustrian, mencatat nilai komitmen pembelian produk dalam negeri pada pengadaan barang jasa pemerintah sebesar Rp1.428,25 triliun. [Foto: Humas Kemenperin]

DIALEKSIS.COM | Bali - Setiap instansi pemerintah perlu mengoptimalkan anggaran untuk pembelian produk dalam negeri secara berkualitas dan efisien. Bahkan, melalui pemberlakuan e-Katalog diyakini dapat mencegah tindak korupsi.

“Ini merupakan bentuk membangun sistem yang baik. Jadi, kita ingin negeri ini semakin transparan ke depannya melalui penerapan government technology,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pada penutupan Business Matching 2024 di Denpasar, Bali, Kamis (7/3/2024).

Pelaksanaan Business Matching 2024 yang diselenggarakan Kementerian Perindustrian, mencatat nilai komitmen pembelian produk dalam negeri pada pengadaan barang jasa pemerintah sebesar Rp1.428,25 triliun. Angka ini berasal dari komitmen dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sebesar Rp585,69 triliun serta komitmen dari BUMN sebesar Rp842,56 Triliun.

“Angka tersebut jumlahnya lebih tinggi dibandingkan pada periode sebelumnya yang hanya mencapai angka komitmen sebesar Rp1.157,47 triliun,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. 

Kegiatan Business Matching 2024 yang dilaksanakan sejak 4 Maret 2023 ini mendapat antusias luar biasa karena diikuti sebanyak 4.437 peserta. Mereka terdiri dari perwakilan kementerian, lembaga, pemerintah daerah (K/L/PD), badan usaha, asosiasi, dan perusahaan industri.

Selain itu, telah tercapai realisasi penyerapan produk dalam negeri sebesar Rp213,68 triliun yang berasal dari realisasi K/L/PD sebesar Rp146,94 triliun dan BUMN sebesar Rp66,74 triliun. Angka ini jumlahnya lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai angka realisasi sebesar Rp181 Triliun.

“Kami optimistis, jumlah ini masih akan terus bertambah dan diharapkan dapat mencapai Rp250 triliun di akhir triwulan I-2024,” ungkap Agus.

Lebih lanjut, pada gelaran Business Matching 2024, juga telah dilaksanakan penandatanganan kontrak penggunaan produk dalam negeri pada sektor pertahanan sebesar Rp2,24 triliun dari total Rp9,3 triliun oleh Kementerian Pertahanan bersama PT Len dan PT Pindad untuk pengadaan amunisi, senjata, kendaraan tempur, dan kendaraan taktis serta sistem alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam).

Selain itu, penandatanganan kontrak penggunaan produk dalam negeri pada sektor konstruksi sebesar Rp2,09 triliun dari total Rp16,4 triliun oleh Kementerian PUPR bersama sejumlah mitra antara lain PT. Adhi Karya (Persero), Tbk, PT. Brantas Abipraya, KSO, PT Wijaya Karya (Persero), Tbk, KSO CAMC Engineering Co., Ltd, PT. Waskita Karya (Persero), Tbk, di antaranya untuk pembangunan bandara VVIP, gedung sekretariat presiden, dan jalan feeder di Kawasan IKN.

“Ini membuktikan bahwa produk dalam negeri ternyata sudah memiliki kemampuan dan kualitas yang bisa memenuhi kebutuhan dari Kementerian Pertahanan dan Kementerian PUPR,” tegas Agus.

Selanjutnya, per 7 Maret 2023, sudah terdapat 2.558 satuan kerja di K/L/PD yang telah melakukan penginputan detailing data kebutuhan produk dalam negeri dengan total nilai komitmen sebesar Rp134,03 triliun yang perlu segera dipenuhi oleh produsen dalam negeri.

“Selama tiga hari pelaksanaan business matching, nilai komitmen tersebut meningkat sebesar Rp53 triliun, setelah sebelumnya proses detailing juga dilakukan sejak awal Januari 2024,” sebutnya. 

Dari data tersebut, konstruksi bangunan sipil jalan dan gedung perkantoran menjadi pengadaan yang paling banyak dibutuhkan oleh K/L/PD. Selain itu, juga terdapat senjata dan amunisi, bahan bakar, mesin keperluan khusus, serta bahan farmasi dalam negeri. [*]