Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda/Net

DIALEKSIS.COM | Nasional - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mendesak Kemendikbudristek segera mengumumkan hasil seleksi PPPK guru P1. Pemerintah diminta tidak menunggu selesainya pengolahan data hasil seleksi PPPK Guru 2022 P2 hingga P4. 

"Terlalu lama kalau harus menunggu P2 hingga P4 selesai. Guru P1 adalah prioritas pertama dalam seleksi PPPK 2022," kata Huda seperti dilansir JPNN.com, Sabtu (18/2).

Para peserta seleksi yang masuk kategori prioritas satu atau P1, lanjutnya, seharusnya diangkat dahulu. Ketika mereka sudah mengantongi NIP PPPK, sembari jalan pengolahan data P2 hingga P4 diproses.

Kalau dipaksakan diumumkan P1 hingga P4 secara bersamaan malah lebih rumit, apalagi yang direkrut ini ratusan ribu guru.

Seleksi PPPK Guru 2021 Harus jadi Pelajaran

Politikus fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengingatkan pengalaman pahit seleksi PPPK 2021, yang cukup menimbulkan masalah. Itu dibuktikan dengan masih adanya PPPK guru 2021 yang belum mendapatkan SK sampai sekarang.

Oleh karena itu, Huda menyarankan sistem pengangkatan PPPK 2022 sebaiknya dilakukan bertahap. Umumkan P1 dan langsung masuk pemberkasan NIP PPPK. Begitu P1 beres, beralih kepada P2, P3, dan P4.

"P1 itu datanya sudah ada. Berbeda dengan P2 sampai P3 yang menggunakan metode observasi. Itu perlu waktu panjang," ucapnya.

Dia kembali mengingatkan pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek bahwa pengumuman hasil seleksi PPPK guru 2022 menjadi momentum yang sangat dinantikan guru honorer.

Jangan biarkan nasib guru honorer terutama P1 terkatung-katung tanpa jadwal pasti. Dia memahami bagaimana rumitnya melakukan pengolahan hasil seleksi PPPK ini, karena itu pengumuman bertahap sebagai solusinya.

"Kasihan lho, ini sudah mau masuk pekan keempat, tetapi belum ada kepastian kapan diumumkan. Ingat, P1 itu sudah menunggu lebih dari satu tahun," ucapnya.

Huda menegaskan Komisi X DPR RI tetap mengawal program satu juta PPPK guru ini. Hanya, para guru honorer ini jangan sekadar disuruh tes, setelah lulus malah belum diangkat karena alasan anggaran tidak ada. [jpnn.com]