DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pascapenetapannya menjadi Wakil Presiden RI mendampingi H Joko Widodo, Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ma'ruf Amin akan terus memperkuat perannya sebagai umara.

Hal itu akan dilaksanakan cicit Syekh Nawawi Al-Bantani dengan menjalankan fungsi sebagai umara yaitu membangun kebermanfaatan, membangun kemaslahatan, menghindarkan rakyat dari kerusakan dan menghindarkan rakyat dari bahaya yang mengancam.

Ia menuturkan, jika sebelumnya berkiprah sebagai ulama, maka kini dirinya mempunyai tanggung jawab lain yakni sebagai umara atau pemerintah. "Saat ini saya punya dua tanggung jawab, yaitu mas'uliyyah ulama (tanggung jawab ulama) dan mas'uliyyah umara (tanggung jawab pemimpin). Sekarang saya ulama dan umara," kata Kiai Ma'ruf Amin dalam rilisnya , Senin (1/7).

Kiai asli Tangerang-Banten ini mengaku akan tetap berkomitmen mengabdi untuk negara dengan tidak melepaskan fungsi ulama yaitu  untuk membangun agama di masyarakat. Ia optimis ke depan Indonesia akan menjadi negara yang maju dalam segala bidang termasuk maju dari masalah ekonomi.

Seperti diketahui, KH Ma'ruf Amin merupakan Rais Aam PBNU periode 2015-2020, jabatannya sebagai pimpinan tertinggi di NU digantikan KH Miftahul Achyar lantaran menjadi calon Wakil Presiden periode 2019-2023 mendampingi H Joko Widodo.

Pria lulusan Pesantren Tebu Ireng Jombang ini memulai kariernya di dunia dakwah dari bawah. Tak hanya itu, Kiai Ma'ruf Amin juga menjalani yang sama di politik. Keilmuan agama dan wawasan kebangsaannya mengantarkannya menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia.

Pria kelahiran Tangerang, Banten, 11 Maret 1943 ini lahir dalam tradisi Nahdlatul Ulama (NU). Keluarganya kemudian menyekolahkan Ma'ruf Amin ke Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Setelah lulus pesantren, ia meneruskan kuliah di Universitas Ibnu Chaldun, Bogor, Jawa Barat.

Berbekal ilmu yang dimiliki, Ma'ruf Amin terjun ke  dunia dakwah. Ia mulai menjadi anggota koordinasi Dakwah Indonesiia (KODI) DKI Jakarta. Selain itu, ia juga aktif di organisasi Nahdlatul Ulama. Kariernya terus berjalan seiring jam terbang dakwahnya.

Aktivitas lainnya, ia ikut aktif di Majelis Ulama Indonesia (MUI). Di politik pun tak kalah aktifnya, Kiai Ma'ruf sempat menjadi anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Persatuan Pembangunan. Namanya mulai terkenal berbarengan lahirnya Era Reformasi pada tahun 1998 dengan bermunculan partai-partai baru.

Kiai Ma'ruf Amin sempat diminta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk menjadi Ketua Dewan Syuro PKB yang pertama. Melalui partai besutan KH Abdurrahman Wahid ini, Kiai Ma'ruf pernah menjadi anggota DPR/MPR RI. Selain itu, di tengah menjalani aktivitasnya di NU dan MUI, Kiai Ma'ruf Amin diminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden selama periode 2007-2009 dan 2010-2014.

Di samping sebagai Rais 'Aam PBNU, KH Ma'ruf Amin juga menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat. Kini jabatan itu ditinggalkan Kiai Ma'ruf lantaran akan fokus mendampingi presiden Jokowi di pemerintahan sebagai Wakil Presiden RI 2019-2024. (pd/rel)