Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari, Foto: Ist

DIALEKSIS.COM Jakarta - Walikota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) disebut-sebut cocok menjadi Menteri Sosial RI menggantikan Juliari Batubara yang tersandung kasus korupsi. Namun, selain Risma, juga ada 4 kandidat lainnya yang berpeluang mengisi pos Menteri Sosial yang masih kosong.

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari mengatakan posisi Juliari diprediksi tetap akan diisi oleh kader PDIP. Kandidat, menurut Qodari, harus memiliki karateristik yang sama dengan Juliari, baik pertimbangan secara suku, agama, kinerja, dan representasi lainnya.

"Pak Juliari ketua DPP, kedua orang Batak perwakilan dari Sumatera Utara. Kalau kriterianya 2 tersebut maka yang muncul di kepala saya ada dua nama pertama Eriko Sotarduga Sitorus, dan Sukur Nababan," ujar Qodari, Sabtu (19/12/2020).

Eriko Sotarduga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan. Sementara Sukur Nababan sebagai anggota DPR RI.

Jika patokannya bukan terkait suku, maka ada 1 politikus PDIP yang digadang-gadang unggul dalam masalah sosial.

"Kalau suku lain dan patokannya masih DPP dan terkait masalah sosial itu Ribka Tjiptaning," sebut Qodari.

Kemudian, nama Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo (Rudy) juga dinilai Qodari bisa menjadi Menteri Sosial. Rudy memiliki hubungan kedekatan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ada pula unsur kesamaan representasi dari FX Rudy dengan Juliari berdasarkan latar belakang keagamaan Nasrani.

"(FX Rudy) Bukan orang Batak tetapi agamanya Katolik ya kalau nggak salah. Jadi ada unsur representasi juga yang terpenuhi di situ (kesamaan agama)," tutur Qodari.

Selain keempat nama itu, Tri Rismaharini berpeluang besar menggantikan Juliari. Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, mengatakan Risma perlu menjabarkan prestasinya di Kota Surabaya kepada publik. Pasalnya, masyarakat selain warga Surabaya tidak tahu menahu apa saja yang telah diperbuat Risma untuk kota pahlawan itu.

"Belum bisa ditracking secara utuh apa yang telah dilakukan Risma di Surabaya. Apakah pengangguran itu berkurang? apakah lapangan pekerjaan meningkat? apakah problem kota bisa diantisipasi? Kita kan nggak tahu," tuturnya.

Publik, kata Adi, hanya mengetahui Risma adalah pejabat yang mempunyai kinerja yang bagus, seperti yang ditampilkan di media televisi, koran, maupun media online. Adi menilai Risma butuh menjelaskannya ke publik.

"Kesannya dia sudah luar biasa banget (di media), jadi saatnya kerja Risma yang mantap ini dipamerkan ke publik sehingga bisa dinilai, indikasi ekonominya apa," lanjutnya.

Risma angkat bicara terkait isu tersebut. Ia menegaskan belum ada tawaran kursi menteri kepadanya. Namun, bila Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan menjalankan tugas tersebut, dirinya akan menjalankan tugas yang diemban sebaik-baiknya.

"Sekali lagi kenapa saya tidak berani (berkomentar menjadi mensos), siapa pun yang ngomong, kalau saya baru mendapat perintah Bu Mega, 'Bu Risma kamu jalani', aku baru jalan," tegas Wali Kota Risma saat ditemui di rumah dinasnya Jalan Sedap Malam, Rabu (16/12/2020).

Menurutnya, menjadi Mensos memiliki tanggung jawab besar. Sekian juta penduduk Indonesia bergantung kepada Mensos.

"Jadi itu kenapa aku ndak berani sama sekali, siapa pun yang mempengaruhi aku. Saya tidak berani berpikir itu. Mulai bantuan, PKH, apa-apa, kan pasti berat. Makanya kenapa kalau aku tidak berpikir (jadi mensos)," jelasnya [Detik.com].