DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melantik jajaran Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI. Pelantikan dilakukan di Ruang Sidang Utama Lt.3 Gedung A Kemendagri, Jakarta, Kamis (15/08/2019).

"Saya Menteri Dalam Negeri berdasarkan keputusan Mendagri Nomor 8213732 Tahun 2019 tertanggal 14 Agustus 2019. Dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan kesekretariatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),"kata Tjahjo.

Dalam sambutannya, Tjahjo mengucapkan selamat mengabdi untuk bangsa dalam hal menyukseskan Pilkada tahun 2020 mendatang yang akan diikuti oleh 270 daerah.

"Atas nama jajaran Kemendagri, kami menyampaikan selamat bertugas mengabdi untuk menjaga independensi DKPP dalam rangka tugas, terutama memasuki Pilkada di 270 daerah pada September yang akan datang di Tahun 2020," ungkapnya.

Tjahjo mengatakan, keberadaan DKPP bukanlah hal yang baru karena sebelumnya sudah ada Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum sejak tahun 2008, namun ketika itu fungsi dan kewenangannya terbatas. Dengan adanya terobosan mengakomodir anggota DKPP yang kredibel dan memiliki prestasi di bidangnya, diharapkan mampu memberikan legitimasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Penyelenggara Pemilu.

"Saya kira komposisi DKPP sekarang ini cukup menyeluruh, ada mantan Ketua Bawaslu, ada dari unsur KPU, dipilih secara demokratis sesuai kompetensi yang ada, prestasinyapun tidak mengecewakan publik. Kami mengapresiasi DKPP, ada terobosan dalam hal keanggotaan DKPP, ini memberikan harapan bagi publik adanya perubahan yang signifikan dilakukan secara terbuka dan demokratis," kata Tjahjo.

Tjahjo juga meminta agar DKPP segera menyusun perencanaan anggaran untuk diajukan ke Kementerian Keuangan. Dengan begitu, kebutuhan DKPP, baik administrasi dan fasilitas dapat terpenuhi.

"Dengan dilantiknya struktur baru DKPP ini saya kira untuk segera mengajukan anggaran ke Kementerian Keuangan, kemarin masih belum bisa, sekarang kita perjuangkan dengan baik karena strukturnya sudah ada. Ini tugas bapak Ketua DKPP untuk mendorong persiapan perencanaan anggaran yang lebih komprehensif dalam rangka meyakinkan Kementerian Keuangan kita segera memenuhi anggaran DKPP termasuk juga ketua Bawaslu mari kita sama sama mendorong mempunyai kantor yang representatif agar bisa semakin lebih baik," ujar Tjahjo.

Dalam pelantikan ini, juga dilaksanakan penandatanganan berita acara P3D (Personel, pendanaan, Sarana dan Prasarana dan dokumen) DKPP. Berita acara itu diserahkan dari pihak Bawaslu kepada Kemendagri.

"Bawaslu dan Kemendagri telah sepakat untuk melaksanakan serah terima P3D Biro Administrasi DKPP dari Sekretariat Jenderal Bawaslu kepada Kemendagri," imbuhnya.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah melakukan perpindahan Sekretariat DKPP dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai tindaklanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67/2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DKPP. Dengan demikian, DKPP kini di bawah naungan Kemendagri dan bukan lagi di Bawaslu RI. (pd)