DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) melalui pihak Kepolisian dilaporkan siap melakukan pengamanan terhadap sembilan Hakim Konstitusi dan para keluarganya selama pelaksanaan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019. Pengamanan untuk keluarga hakim tidak hanya keluarga inti, namun juga terhadap keluarga besar yang berada di luar kota.

"Pemilu Presiden maupun Pemilu Legislatif memiliki karakteristik yang khas. Intensitas dan eskalasi keamanan juga semakin dinamis. Kami sudah melakukan koordinasi secara intensif dengan pihak Kepolisian. Pimpinan kami menganggap penting untuk melakukan tatap muka langsung dengan pimpinan-pimpinan Kepolisian dari daerah," ungkap Sekjen MK M. Guntur Hamzah dalam Rapat Koordinasi Pengamanan Hakim Konstitusi dengan Jajaran Kepolisian Daerah pada Rabu (19/6/2019) di lantai 11 Gedung MK.

Dikatakan Guntur, ada dua hal yang menjadi persoalan penting dalam pertemuan itu. Pertama, terkait pengamanan rumah kediaman para Hakim MK yang lebih ditingkatkan dari biasanya.

"Selama ini kami lakukan dengan cara patroli di rumah Bapak dan Ibu Hakim MK. Namun bukan berarti ada ancaman. Kemarin ada berita bahwa ada Hakim MK yang diancam. Langsung saya klarifikasi berita itu. Sampai saat ini tidak ada satu orang hakim pun yang berada dalam posisi di bawah ancaman," ucap Guntur.

Guntur menegaskan, pengamanan di daerah selama pelaksanaan sidang PHPU 2019 dilakukan lebih ketat. Misalnya, pengamanan kediaman keluarga besar Ketua MK Anwar Usman di Nusa Tenggara Barat, keluarga besar Hakim Konstitusi Saldi Isra di Sumatera Barat maupun para Hakim MK lainnya.

"Bapak dan Ibu Hakim MK menilai pengamanan selama sidang perselisihan hasil pemilu sudah sangat baik," ujar Guntur dalam acara yang dihadiri sejumlah pejabat tinggi MK dan Kepolisian.

Kedua, sambung Guntur, MK memiliki fasilitas video conference (vicon) di 42 perguruan tinggi di berbagai provinsi. Hal itu juga menjadi perhatian MK karena tidak menutup kemungkinan ada sidang PHPU yang digelar melalui vicon.

Sementara itu Asisten Operasi Kapolri, Martuani Sormin Siregar yang hadir dalam acara itu mengatakan bahwa Pemilu 2019 merupakan peristiwa yang luar biasa karena Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif digelar serentak.

"MK harus menjadi bagian pencerdasan kehidupan bangsa dan berdemokrasi. Ke depan kita harus lebih cerdas dalam berdemokrasi," kata Martuani.

Dijelaskan Martuani, selama sidang perselisihan hasil pemilu, Kepolisian siap berkolaborasi dengan TNI untuk melakukan pengamanan demi lancarnya ketertiban umum. Termasuk pengamanan terhadap pengunjung sidang, pegawai MK maupun Hakim MK dan keluarga. (pd/rel)