Menkomdigi Meutya Hafid beserta jajaran pejabat Kemkomdigi dalam audiensi dengan pimpinan Telkom, Telkomsel, Indosat, dan XL Smart di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta. [Foto: Humas Komdigi]
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wilayah tanpa sinyal (blank spot) dan tanpa jaringan serat optik, termasuk sekolah, puskesmas, dan kantor desa di wilayah terpencil akan disediakan akses internet tetap berkecepatan hingga 100 mega byte per second (Mbps) oleh operator seluler.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menyatakan, langkah itu merupakan bagian dari percepatan pemerataan digital nasional yang menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi rakyat, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pelantikannya,
"Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam pidato pelantikannya, Presiden menyampaikan secara berulang pentingnya digitalisasi untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat," ujar Menkomdigi dalam keterangannya terkait audiensi dengan pimpinan Telkom, Telkomsel, Indosat, dan XL Smart di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, pada Kamis (12/6/2025).
Menurut Meutya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) akan memfasilitasi kebijakan ini melalui alokasi spektrum baru dan skema jaringan terbuka (open access) yang mendorong keterlibatan banyak pihak dan harga layanan terjangkau.
Skema open access artinya pemegang izin wajib membuka infrastrukturnya untuk digunakan bersama oleh penyelenggara lain.
Upaya itu diharapkan akan membuka jalan bagi penyediaan layanan internet tetap berkecepatan tinggi di area yang belum terjangkau jaringan serat optik, khususnya untuk fasilitas publik seperti sekolah, pusat layanan kesehatan, kantor desa, dan rumah tangga.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, sebanyak 86 persen sekolah atau sebanyak 190.000 unit, masih belum mempunyai akses internet tetap. Selain itu, 75 persen Puskesmas atau sebanyak 7.800 unit, belum terkoneksi dengan baik, 32.000 kantor desa masih berada dalam zona blank spot, dan penetrasi fixed broadband baru menjangkau 21,31 persen rumah tangga di Indonesia.
"Ini adalah langkah kami dalam memastikan bahwa setiap kebijakan spektrum tidak hanya mengutamakan aspek regulasi, tapi juga membuka ruang seluas-luasnya untuk keterlibatan dan kesiapan industri," jelasnya.
Kesiapan Peraturan Menteri sebagai landasan hukum dari program internet murah ini pun telah melalui konsultasi industri selama lebih dari satu bulan.
Proses seleksi operator akan dimulai tahun ini dengan skema yang transparan dan akuntabel, mengedepankan kesiapan teknologi dan komitmen untuk menyediakan layanan dengan harga yang terjangkau. [*]
Sebelumnya
