DIALEKSIS.COM | Jakarta - Masyarakat Indonesia diajak menggaungkan dan menerapkan pemilihan umum (pemilu) yang jujur dan adil. Pesta demokrasi di Indonesia wajib mementingkan kepentingan umum, bukan elite politik belaka.

"Kami mengajak seluruh rakyat Indonesia agar berani bersuara jujur, dan jernih dalam menghadapi pemilu demi menghidupkan kembali budaya yang mengutamakan kemaslahatan umum, bukan kepentingan sempit elite politik," kata Direktur Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara Karlina Supelli melalui keterangan tertulis, Senin (27/11/2023).

Karlina mengatakan kesuksesan Pemilu 2024 menentukan nasib demokrasi ke depannya. Pemilihan pemimpin tidak boleh melenceng dari tujuan proklamasi maupun Pancasila.

Kecurangan juga tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Elite politik diharap tidak menghalalkan segala cara hanya demi mementingkan kemenangan kursi.

"Demokrasi kita kehilangan adab karena penguasa memanipulasi lembaga negara untuk kepentingan politik keturunannya. Praktik ini memprihatinkan dan mengingatkan kita kepada amanat reformasi, yakni penghapusan korupsi, kolusi dan nepotisme," ucap Karlina.

Seluruh stakeholder terkait juga diminta memastikan pemilu berjalan dengan jujur dan adil. Fasilitas negara diharap tidak digunakan untuk memenangkan suara rakyat.

"Kami menolak dengan keras penyusutan kekuasaan ke tangan eksekutif, perusakan batas-batas tegas dan pemisahan kekuasaan, persekongkolan para elit politik, aparatur dan lembaga-lembaga negara bagi kepentingan-kepentingan orang atau kelompok tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu 2024," ujar Karlina.

Pemilu yang jujur juga dinilai bisa memberikan pendidikan politik yang sehat bagi masyarakat. Kecurangan diyakini hanya membuat masyarakat sengsara dalam lima tahun ke depan.

"Kami menyerukan kepada seluruh anggota masyarakat untuk aktif mengawal dan mengawasi proses pemilihan umum dengan segala sarana dan perangkat yang dimiliki," tutur Karlina.