Tangkapan layar Diskusi Green Webinar. M Habib Abiyan, peneliti dari CSIS mengungkapkan lingkungan dan perubahan iklim belum menjadi pertimbangan utama pemilih. [Foto: Ratnalia/Dialeksis.com]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Hasil survei CSIS tahun 2019 dan 2023 memperlihatkan Lingkungan hidup dan perubahan iklim belum menjadi pertimbangan utama pemilih, terutama ketika dihadapkan pada isu-isu tradisional lainnya, seperti ekonomi, terlepas dari perubahan lanskap demografis Indonesia menjadi lebih muda

"Isu lingkungan hidup dan perubahan iklim tetap menjadi prioritas paling bawah, terutama dihadapkan pada isu ekonomi. Perubahan lanskap demografis Indonesia tidak merubah preferensi masyarakat, tidak memberikan elektoral insentif kepada politisi untuk mengangkat isu perubahan iklim dan juga  lingkungan hidup," sebut M Habib Abiyan, peneliti departemen hubungan internasional CSIS, Kamis (8/2/2024).

Habib melanjutkan, para kandidat Capres-Cawapres peserta Pemilu 2024, menariknya terlepas dari tidak adanya insentif elektoral, mereka tetap mengangkat isu lingkungan.

"Kita lihat ada beberapa konvergensi dan divergensi antara setiap calon dalam membahas atau mendiskusikan soal isu-isu perubahan iklim dan lingkungan hidup," ucapnya.

Ia menyebutkan, Capres nomor satu menekankan tentang tata kelola, Capres nomor dua menekankan ekonomi di mana kawasan ekonomis, spesialisasi hijau yang menjadi unggulannya, kemudian Capres nomor tiga selalu mengangkat penegakan hukum dan demokrasi dibuktikan dengan adanya klausul secara spesifik tentang perlindungan aktivis lingkungan hidup.

"Menariknya terlepas dari temanya bukan lingkungan, ada juga yang mengangkat tentang lingkungan dan perubahan iklim di debat yang pertama, kedua dan ketiga," kata Habib.

Dalam diskusi green webinar yang digagas oleh AMSI bersama BBC Media Action itu, Habib juga memaparkan dua poin penting.

"Pertama adalah politicians respond to incentive. Jadi selama masyarakat Indonesia masih belum peduli eh tentang perubahan iklim dan lingkungan hidup, selama itu pula politisi enggak akan pernah mau mengangkat isu itu sebagai kebijakan yang strategis," sebutnya.

Menurut dirinya, masyarakat Indonesia harus merasa yakin bahwa isu lingkungan sebenarnya penting dan sampai sekarang dibandingkan isu ekonomi masih kalah jauh. 

"Mengurangi perubahan iklim itu bisa dicapai dengan solusi-solusi yang ekonomis, termasuk membicarakan harga listrik bisa lebih murah loh kalau misalnya pakai energi terbarukan, kemudian Indonesia bisa loh bayar utang dengan penanaman hutan di Kalimantan," ungkap Habib.

Poin kedua terkait dengan pembiayaan dari internasional itu tidak akan masuk ke Indonesia, kalau Indonesianya sendiri tidak konsisten untuk melakukan reformasi di dalam perubahan iklim dan lingkungan hidup.

"Selama Indonesia masih, misalnya hilirisasinya pakai batubara, pakai energi yang tidak bersih, tidak memperhatikan standar hak asasi manusia, selama itu pula juga investasi dan pembiayaan internasional itu engak akan masuk," tutup Habib. [ra]