Pelatihan bagi pengelola pelabuhan merupakan kerja sama BPPSDM KP dengan Japan International Cooperation Agency (JICA), yang fokus pada peningkatan profesionalisme layanan serta efisiensi pengelolaan pelabuhan.[Foto: dok. KKP]
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) di sektor kelautan dan perikanan sebagai langkah strategis dalam mentransformasi layanan pelabuhan perikanan, khususnya di wilayah pulau-pulau terluar Indonesia.
Salah satunya dilakukan melalui pelatihan pengelolaan operasional pelabuhan di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang digelar oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP).
Pelatihan bertajuk Strengthening of Operation and Management Capacity of the SKPT Fishing Ports for Moa and Saumlaki berlangsung di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung, Sulawesi Utara pada 4-7 Mei 2025, setelah sebelumnya digelar di PPN Ternate. Program ini menyasar staf serta penanggung jawab utama operasional SKPT.
“Manajemen yang kuat dan terstruktur adalah pondasi dari pelayanan pelabuhan yang andal,” tegas Kepala BPPSDM KP, I Nyoman Radiarta dalam keterangan resmi, Rabu (7/5/2025). “Melalui pelatihan ini, kami mendorong terbentuknya dokumen kerja yang aplikatif dan mampu menjawab tantangan di lapangan.”
Kegiatan ini merupakan kerja sama BPPSDM KP dengan Japan International Cooperation Agency (JICA), yang fokus pada peningkatan profesionalisme layanan serta efisiensi pengelolaan pelabuhan. Materi pelatihan meliputi pengelolaan alur logistik kapal perikanan, pelayanan publik usaha pelabuhan, hingga aspek perencanaan dan penarikan PNBP pascaproduksi.
Selain pendekatan tatap muka dan praktik lapangan, peserta juga dibekali pemahaman tentang kebijakan strategis seperti Penangkapan Ikan Terukur (PIT), serta aspek teknis kapal perikanan. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat peran pelabuhan sebagai simpul logistik dan pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan pesisir.
Pelatihan serupa akan terus dilanjutkan ke SKPT lainnya sebagai upaya standarisasi layanan pelabuhan serta mendukung transformasi sektor kelautan dan perikanan melalui pendekatan ekonomi biru yang berkelanjutan dan inklusif. [red]
Sebelumnya
