DIALEKSIS.COM | Depok - Politik uang menjadi pelanggaran yang rentan terjadi pada masa minggu tenang. Yang biasa menjadi sasaran politik uang adalah perempuan dan pemilih pemula.

Hal tersebut diungkapkan Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo pada Rapat Koordinasi Nasional Koalisi Perempuan Indonesia "Partisipasi Politik Perempuan dalam Kerangka Pencapaian SDG’s", di Depok, Jawa Barat, Minggu (27/1).

"Kalau perempuan dipengaruhi oleh politik uang maka akan memengaruhi perolehan suara caleg perempuan oleh perempuan itu sendiri. Hal ini harus kita jadikan titik rawan dan potensi pelanggaran," jelas Koordinator Divisi Penindakan ini.

Oleh karena itu, sambung Dewi, untuk mencegah politik uang, perempuan harus berada di lapangan melakukan pemantauan dan pengawasan. Dewi mencontohkan Bawaslu sudah pernah melakukan sebuah gerakan yaitu patroli pengawasan di minggu tenang dalam menghadapi Pilkada Serentak 2018. Menurut Dewi, patroli pengawasan punya efek yang sangat baik. Bahkan ICW mengakui Bawaslu berhasil membuat begitu banyak uang tidak beredar di masyarakat karena jajaran Bawaslu berada di lapangan.

Selanjutnya Dewi menerangkan bahwa politik uang tidak terjadi di ruang terbuka, tetapi sering terjadi di ruang tertutup. Bisa jadi perempuan adalah bagian dari sasaran politik uang yang berada di ruang privat.

"Tentu kesadaran bersama akan menjadi salah satu yang dapat mencegah terjadinya politik uang. Politik uang adalah racun dalam proses Pemilu, kejahatan besar dalam Pemilu karena dia menciderai kemurnian suara rakyat. Pemantau pemilu harus punya pengetahuan yang cukup dalam mendeteksi titik rawan dan potensi pelanggaran pada pelaksanaan Pemilu," pungkas Dewi. (humas bawaslu)