kip lhok
Beranda / Berita / Nasional / Perintah Presiden Minta Pemda Percepat Realisasi Belanja Daerah

Perintah Presiden Minta Pemda Percepat Realisasi Belanja Daerah

Selasa, 01 September 2020 23:30 WIB

Font: Ukuran: - +

[Foto: Ist]


DIALEKSIS.COM | Jakarta - Percepatan realisasi anggaran belanja pemerintah merupakan salah satu yang dibutuhkan untuk mendukung pemulihan ekonomi yang harus berjalan beriringan dengan pemulihan dampak kesehatan akibat pandemi.

Presiden Joko Widodo meminta agar anggaran belanja daerah untuk segera digunakan untuk pergerakan ekonomi di daerah-daerah.

“Saya minta percepat belanja APBD provinsi dan perintahkan untuk bupati dan wali kota agar APBD kabupaten dan kota terutama yang berkaitan dengan belanja barang, belanja modal, belanja bansos ini betul-betul disegerakan sehingga bisa meningkatkan konsumsi masyarakat dan meningkatkan ekonomi di daerah,” ujarnya saat memberikan pengarahan kepada para gubernur dalam rapat terbatas melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (01/09/2020).

Data yang diterima Presiden, hingga 27 Agustus 2020 lalu, rata-rata nasional untuk realisasi belanja APBD provinsi masih berada di angka 44,74 persen. Sementara untuk realisasi di tingkat kabupaten dan kota juga baru mencapai 48,8 persen.

Kepala Negara meminta para kepala daerah untuk mencermati hal tersebut. Sebab, realisasi anggaran pemerintah daerah amat dibutuhkan untuk beredarnya uang di daerah dan realisasi terhadap bantuan sosial yang diterima masyarakat daerah.

“Realisasi APBD seperti ini setiap hari saya ikuti. Semua provinsi, kabupaten, dan kota kelihatan semua angka-angkanya. Tolong betul-betul angka-angka ini diperhatikan sehingga realisasi untuk pengadaan barang dan jasa untuk belanja modal atau belanja bansos itu benar-benar segera terealisasi,” tandasnya.


Fokus Kendalikan Covid-19

Presiden mengingatkan para kepala daerah untuk fokus mengendalikan Covid-19 dan mengampanyekan penerapan protokol kesehatan secara luas. Hingga ditemukannya vaksin Covid-19 dan diaplikasikan kepada masyarakat, penerapan protokol kesehatan menjadi satu-satunya langkah pencegahan utama yang mutlak dilakukan.

“Saya ingin para gubernur yang berkaitan dengan jaga jarak, cuci tangan, tidak berkerumun, tidak berdesakan ini harus diulang-ulang terus terutama yang berkaitan dengan pemakaian masker. Ini yang harus disampaikan terus. Kunci sebelum vaksinasi dilakukan itu pemakaian masker. Ini yang paling penting,” ujarnya.

Sosialisasi terhadap penerapan protokol kesehatan hingga pembagian masker kepada masyarakat harus dilakukan secara masif hingga ke kampung atau desa-desa dengan melibatkan tokoh dan elemen masyarakat setempat. Selain itu, pengawasan terhadap hal tersebut juga harus secara berkala dan tegas dilakukan.

“Akan lebih baik lagi kalau pengawasan lapangan itu betul-betul dilakukan. Pemberian sanksi yang tidak patuh betul-betul dilakukan sehingga kedisiplinan nasional kita dalam mengikuti protokol kesehatan betul-betul dikerjakan oleh seluruh masyarakat kita,” ucapnya.

Pemerintah sendiri berkomitmen untuk mempercepat pengujian dan pengadaan vaksin Covid-19 di Tanah Air. Hingga akhir tahun ini, setidaknya komitmen untuk pengadaan 20 sampai 30 juta dosis vaksin apabila nantinya telah ditemukan telah diperoleh. Akhir 2021 mendatang, komitmen yang telah didapatkan Indonesia untuk pengadaan vaksin yang hingga kini tengah diuji coba tersebut mencapai 290 juta dosis vaksin.

Sambil menunggu adanya vaksin tersebut, Presiden meminta jajarannya baik di pusat maupun daerah untuk tetap berupaya keras melakukan penanganan pandemi di wilayah masing-masing dengan tidak mengendur sedikitpun.

“Saya minta kepada para gubernur untuk pengendalian Covid ini betul-betul tetap menjadi fokus dan konsentrasi kita. Karena memang kita perlu memperkuat ketahanan kita agar sampai betul-betul pada seluruh rakyat kita vaksin semuanya,” kata Presiden.

Pada saat yang bersamaan, pemerintah juga tengah mengembangkan vaksin lokal yang disebut vaksin Merah Putih. Bakal vaksin tersebut saat ini sedang dikerjakan oleh konsorsium nasional yang melibatkan lembaga biologi molekuler Eijkman, perguruan-perguruan tinggi, dan lembaga-lembaga penelitian.

“Saat ini vaksin merah putih dalam tahap pembuatan benih vaksin dan prosesnya sudah sekitar 30-40 persen dan direncanakan dapat diuji klinis pada awal tahun depan. Insyaallah ini siap produksi di pertengahan 2021,” tuturnya [kominfo].

Keyword:


Editor :
Redaksi

riset-JSI
Komentar Anda