Divisi Humas Polri bertemu dengan Dewan Pers, Jakarta, Kamis (14/3/2023). [Foto: Humas Polri]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Polri dan Dewan Pers memperkuat kerjasama diantaranya terkait dengan pemberitaan Pemilu 2024 yang tidak membuat perpecahan, hingga terkait penanganan kekerasan terhadap insan media.

“Terkait kegiatan yang berkaitan dengan media mohon dibantu dan mohon dukungan serta apabila terdapat aturan-aturan yang perlu diketahui terkait pers dapat disampaikan,” kata Kadivhumas Polri Irjen. Pol. Sandi Nugroho dalam pertemuan bersama Divisi Humas Polri di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Kamis (14/3/2023).

Sementara As SDM Kapolri, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan banyak hal yang menjadi catatan terkait dengan aduan jurnalis. Hal itu akan ditindaklanjuti dengan Bareskrim Polri.

“Terkait banyaknya aduan dari pers dan segera ditindaklanjuti PKS dan dibuatkan SOP, kemudian setiap laporan dilaporkan ke Dewan Pers dan dirapatkan apakah merupakan ranah dari Dewan Pers atau dari kepolisian,” ujar Dedi.

Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu mengapresiasi Polri yang sering berdiskusi dengan Dewan Pers. Terkait dengan aduan jurnalis, Ninik mengatakan akan bekerja sama dengan Bareskrim Polri.

“Relasi Dewan Pers dan humas berjalan baik. Nantinya Dewan Pers juga akan kerja sama dengan Bareskrim terkait dengan penanganan kekerasan terhadap wartawan,” ujarnya.

Menurut Dewan Pers, perlindungan terhadap awak media sangat diperlukan, terutama mengingat sebentar lagi akan ada pesta demokrasi besar.

"Perlindungan terhadap awak media sangat diperlukan, terutama mengingat sebentar lagi akan ada pesta demokrasi besar," ujar Ninik.

Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, Dewan Pers, Yadi Hendriana menambahkan, terkait dengan tahun pemilu kasus pers akan semakin banyak dan yang terverifikasi oleh Dewan Pers kurang lebih 1.700 media.

“Pengaduan tahun lalu sebanyak 621 aduan dan awal tahun ini sudah mencapai 300 aduan, sedangkan belum memasuki tahun politik. Nantinya Dewan Pers akan memberi sosialisasi kepada rekan-rekan media terkait dengan netralitas insan pers dalam memasuki tahun politik,” pungkasnya. [*]