DIALEKSIS.COM | Riau - Persaudaraan Mitra Tani Nelayan Indonesia (Petani) menyatakan bahwa kebakaran lahan gambut di Riau dan daerah gambut lainnya ternyata masih terus berulang-ulang. Kepala Laboratorium Kedaulatan Pangan dan Agribisnis Kerakyatan (Lab KPAK) Petani Unit Riau Sahat Mangapul mengatakan bahwa hampir 19 tahun lebih petani Riau terus menderita mengalami kebakaran gambut yang merusak kesehatan dan tentu saja banyak tanah adat yang dipaksa dirampas ketika dizaman rezim orde baru.

Akar masalahnya adalah ribuan hektar lahan gambut yang semula rawa-rawa berair, dikeringkan dengan membuat kanal-kanal untuk ditanami akasia sebagai  bahan baku kertas APP (Sinar Mas Group) dan April Group. Ribuan hektar lahan gambut ini akhirnya kering dan sejak pengeringan rawa basah lahan gambut inilah selama 19 tahun petani mengalami kebakaran dan asap yang terus berulang-ulang.

Ketua Umum Petani Satrio Damardjati di kantor Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Petani Ibukota Jakarta mengatakan bahwa Badan Restorasi Gambut yang dibentuk pemerintahan Jokowi dengan membuat sekat-sekat kanal untuk pembasahan gambut hanya untuk jangka pendek dan itupun tidak akan menyelesaikan akar permasalahannya. Ketua Umum Petani ini juga meminta Pemerintah melakukan tindakan tembak ditempat bagi pembakar lahan ternyata itu hanya berlaku untuk rakyat Petani dilapangan dan tidak berlaku bagi korporasi.

Data BPBD menyatakan total luas kebakaran kawasan hutan dan lahan di Riau sepanjang 14 Januari – 12 Agustus 2018 mencapai 2.891,51 ha. Kebakaran terluas terjadi di Kepulauan Meranti sekitar 938, 31 ha, Rokan Hilir 488,85 ha, Bengkalis 423 ha, Dumai 396,75 ha,  Indragiri Hulu 289,5 ha, Siak 136,5 ha, Pelalawan 92,5 ha, Pekanbaru 44,6 ha, Kampar 41 ha dan Indragiri Hilir 37 Ha. Sedangkan kebakaran di areal korporasi, hotspot paling banyak di PT. Satria Perkasa Agung (107 hotspot), PT. Rimba Rokan Perkasa (66 hotspot), PT. Sumatera Riang Lestari (29 hotspot), PT. Ruas Utama Jaya(29 hotspot), PT. Diamond Raya Timber (39 hotspot), PT. Suntara Gaja Pati (26 hotspot), PT. Riau Andalan Pulp & Paper (9 hotspot), PT. Bhara Induk (10 hotspot)dan PT. National Timber Forest Product/ PT. Nasional Sagu Prima (13 hotspot). Hotspot-hotspot ini bermunculan di kawasan gambut dengan kedalaman rata-rata 1 meter hingga melebihi 4 meter. Korporasi-korporasi ini terafiliasi dengan APP Group ( SINAR MAS)  dan APRIL Group. Pada 2016  49 korporasi  pelaku karhutla pada 2014 – 2016 sudah dilaporkan ke Polda Riau, KLHK, BRG dan KSP. Ada 29 korproasi yang lahannya terbakar merupakan anak perusahaan atau berafiliasi dengan APP dan APRIL Group.

Ketua Umum Petani Satrio Damardjati mengatakan ucapan Presiden akan mencopot Polda dan TNI jika terjadi kebakaran lahan juga masih sekedar ucapan.

"Sulit sekali memang rakyat Petani menghadapi raksasa korporasi. Kami menunggu realisasi dari Presiden Jokowi untuk menyelesaikan akar permasalahan lahan Gambut," ujarnya. (rel)