kip lhok
Beranda / Berita / Nasional / Pilkada Serentak 2020 Diharapkan Lahirkan Pemimpin Kritis Hadapi Kondisi Krisis

Pilkada Serentak 2020 Diharapkan Lahirkan Pemimpin Kritis Hadapi Kondisi Krisis

Sabtu, 20 Juni 2020 22:15 WIB

Font: Ukuran: - +

Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum yang juga Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar 


DIALEKSIS.COM | Jakarta - Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum yang juga Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar mengatakan, Pilkada Serentak Tahun 2020 diharapkan mampu melahirkan pemimpin kritis yang mampu menghadapi kondisi krisis.

Hal itu dikatakannya saat menjadi Narasumber dalam webinar yang bertajuk "Panggung Pencitraan dan Tantangan Demokrasi ditengah Pandemi Covid-19" yang diselenggarakan Pascasarjana Universitas Mercu Buana, Jakarta, Sabtu (20/06/2020).

"Justru pandemi ini, terutama untuk 270 daerah itu, diharapkan mendapatkan pemimpin terbaik, pemimpin kritis yang memimpin dalam kondisi krisis, bukan pemimpin biasa, karena kondisinya berbeda," kata Bahtiar.

Ditambahkan, tidak banyak pemimpin yang dapat menghadapi situasi krisis dan membawa optimisme di tengah masyarakat.

"Pemimpin di keadaan krisis itu luar biasa, pemimpin yang banyak galau dan suka baper justru tidak cocok memimpin disaat krisis, karena disaat krisis, pemimpin harus memberikan kepastian, semangat, optimisme, supaya masyarakat tidak larut dalam keadaan itu," ujarnya m

Dilaksanakannya Pilkada Serentak Tahun 2020 yang merupakan sebuah tatanan kenormalan baru dalam kehidupan politik dan berdemokrasi itu juga diharapkan mampu membangkitkan optimisme dan kepercayaan diri masyarakat untuk bergerak bersama mengahadapi kenormalan baru dengan dilengkapi pemahaman ilmu pengetahuan dan protokol kesehatan yang ketat.

"Justru kita hendak menjadikan Pilkada Serentak 2020 ini adalah instrumen atau alat untuk negara kita bangkit, supaya masyarakat kita mulai percaya diri lagi, kita harus bergerak kembali, tentu harus dibekali ilmu pengetahuan dan protokol kesehatan yang ketat," tuturnya.

"Kebijakan Pilkada dilanjutkan tahun 2020 bukanlah kebijakan yang berdiri sendiri, jadi jangan dipandang sekadar memilih pemimpin tetapi bagian dari aktivitas sosial kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan kita dan bagian dari tatanan kenormalan batu kehidupan berdemokrasi," pungkasnya.

Selain dihadiri Bahtiar, dalam webinar tersebut juga turut dihadiri sejumlah narasumber lain yakni; Komisioner KPU RI Divisi Sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi; Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar; dan Dosen Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana, Heri Budianto. (J)

Keyword:


Editor :
Jaka Rasyid

riset-JSI
Komentar Anda