DIALEKSIS.COM | Jakarta - Fraksi PKS di Komisi V DPR mengkritik kebijakan pemerintah soal memberikan pengecualian kepada pebisnis untuk bepergian di tengah larangan mudik saat wabah corona.

Kritik ini disampaikan Anggota Komisi V Fraksi PKS Ahmad Syaikhu dalam rapat kerja online dengan Menhub Budi Karya, Rabu (6/5/2020).

"Pertama, terkait dengan Menhub, saya bangga bisa lihat lagi wajah Pak Menteri," ujar Syaikhu saat memulai pandangan fraksi.

Kemudian, ia menggarisbawahi bahwa komitmen mencegah penyebaran wabah corona harus menjadi perhatian dan komitmen semua pihak. Secara umum, kata Syaikhu, PKS mengapresiasi kebijakan larangan mudik pemerintah pusat.

Namun, PKS menilai tidak perlu ada diskresi bagi pebisnis.

"PKS berpendapat agar tak perlu lagi ada diskresi terkait pebisnis. Kalau ini terbuka, semua minta kelonggaran sehingga PSBB enggak efektif menekan penyebaran COVID-19," kata Syaikhu.

Selain itu, PKS juga meminta pemerintah tegas dalam menerapkan sanksi terkait larangan mudik. Sanksi larangan mudik mulai berlaku ada (7/5/2020).

"PKS minta sanksi dipublikasikan, ini penting jadi sosialisasi kepada masyarakat ada," katanya.

Lebih lanjut, PKS juga mengingatkan pemerintah untuk tetap menyediakan transportasi bagi masyarakat yang berada di ibu kota. Salah satunya menambah jam operasional armada transportasi di ibu kota.

"Harus ada penambahan jam di buka puasa biar tak terlalu crowded. Kami apresiasi kalau overload di rangkaian gerbong maka kereta enggak akan diberangkatkan," tutur Syaikhu. (Kumparan)