Presiden Jokowi.

DIALEKSIS.COM | Sulteng - Presiden Jokowi meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Poso Energy 515 megawatt di Kabupaten Poso dan PLTA Malea Energy 90 megawatt di Kabupaten Tana Toraja, Jumat (25/02/2022). Acara peresmian ini dipusatkan di PLTA Poso Energy, Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng).

Kepala Negara menyampaikan, pembangunan pembangkit listrik ini akan mendukung proses transisi energi menuju energi baru terbarukan (EBT).

“Pagi hari ini saya sangat senang sekali karena kita semuanya akan meresmikan sebuah Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang itu adalah berarti energi hijau, berarti adalah EBT (energi baru terbarukan),” ujar Presiden mengawali sambutannya.

Presiden menambahkan, saat ini semua negara didorong untuk bergeser dari pemakaian energi fosil utamanya batu bara menuju ke energi hijau. Indonesia sendiri, memiliki potensi energi yang mencapai 418 gigawatt, baik berupa hydropower, geotermal, tenaga surya, angin, tidal, hingga panas permukaan air laut.

“Semuanya ada di negara kita. Hanya bagaimana kita bisa menggeser dari yang coal/batu bara ini kepada energi hijau ini juga bukan pekerjaan yang mudah karena sudah terlanjur banyak sekali PLTU-PLTU kita,” ujarnya.

Karena itu, Kepala Negara pun mengapresiasi sektor usaha yang membangun sumber EBT seperti di PLTA di Poso dan Tana Toraja ini.

“Saya sangat menghargai, mengapresiasi apa yang sudah dikerjakan oleh Kalla Group dalam hal membangun hydropower, baik yang ada di Sulawesi Tengah yang nanti juga akan selesai, di Mamuju, dan di Kerinci,” ujarnya.

Presiden mengungkapkan, Indonesia menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen di tahun 2030 serta nol emisi karbon di tahun 2060.

“Target-target seperti ini yang tidak mudah dikejar. Karena memang antara pertumbuhan permintaan dan pertumbuhan listrik harus terus diseimbangkan. Jangan sampai ada kelebihan pasok dari PLN sehingga membebani dari PLN,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mengingatkan jajaran terkait terutama PLN untuk membenahi sistem birokrasi yang ada sehingga dapat mendukung pengembangan EBT di tanah air.

“Saya tekankan pada pagi hari ini adalah agar birokrasi, utamanya di PLN itu betul-betul, Pak Dirut, diperhatikan. Jangan sampai ada keluhan lagi seperti tadi juga disampaikan oleh Bapak Jusuf Kalla, negosiasi perizinan itu sampai lebih dari lima tahun. Itu baru ngurus izinnya, belum nanti mendapatkan pendanaan dari konsorsium perbankan, bukan sesuatu yang gampang,” tegasnya.