DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah melonggarkan sejumlah kebijakan dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), salah satunya di sektor transportasi.

Di transportasi udara, ada penerbangan khusus atau exemption flight yang boleh membawa penumpang dengan syarat tertentu dan di transportasi laut ada PT PELNI (Persero) yang sudah menjual tiket untuk angkut penumpang.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan, pelonggaran yang diambil pemerintah justru membuat pemulihan ekonomi nasional makin lama. Sebab, penanganan virus corona belum maksimal.

Kondisi itu akan membuat pengusaha ragu membuka bisnisnya, masyarakat pun masih menahan diri keluar rumah.

"Kalau kebijakannya setengah-setengah dengan melonggarkan seperti ini dikhawatirkan dari sisi konsumen dan pengusaha. Daripada nanti kena virus yang biaya pengobatannya lebih mahal, mending enggak usah keluar dulu. Nah situasi yang serba nanggung ini justru akan memperlama pemulihan ekonominya," kata Bhima kepada kumparan, Minggu (17/5/2020).

Sikap pemerintah yang serba nanggung ini, kata Bhima, sangat berbanding terbalik dengan Vietnam. Pemerintah di sana akan melonggarkan PSBB atau lockdown jika angka kematian akibat corona mencapai nol.

Dalam situasi seperti ini, menurut Bhima, langkah yang perlu diambil pemerintah adalah memberi perhatian penuh pada keduanya, yaitu sektor kesehatan dan penguatan ekonomi.

Di sektor kesehatan, seharusnya PSBB makin diperketat selagi kurva positif COVID-19 masih tinggi. Sedangkan di ekonomi, agar bisa bangkit, harus memperbesar insentif ke pelaku usaha yang menurut dia masih kecil dibandingkan negara tetangga.

"Yang harus dilakukan itu ketika bisnisnya mengikuti PSBB harusnya justru di sinilah peran pemerintah untuk bantu stimulus lebih besar ke ekonomi. Sekarang kecil banget (stimulus ekonomi) hanya 2,5 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto), diketawain sama Malaysia dan Singapura yang 10 persen dari PDB," terang Bhima.

"Di sisi lain BLT (bantuan langsung tunai) jangan terlambat dan jumlahnya diperbesar untuk topang daya beli masyarakat," tambahnya. (Kumparan)